by Rima Sekarani Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Sabtu, 28 Februari 2015 - 03:20 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi permukiman kumuh (JIBI/Solopos/Dok)
Penataan Sleman terkhusus di Wilayah Depok perlu dilakukan lantaran 18 titik di area tersebut merupakan kawasan kumuh.
Harianregional.com, SLEMAN-Kasi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Achmad Subhan mengungkapkan terdapat 45 kawasan kumuh yang tersebar di enam kecamatan. Sebanyak 40 persen di antaranya berada di wilayah Kecamatan Depok lantaran memiliki 18 kawasan kumuh.
"Enam kecamatan yang memilki kawasan kumuh adalah Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean. Depok paling banyak kawasan kumuhnya karena di sana memang padat penduduknya," ujar Subhan saat dihubungi pada Kamis (26/2/2015).
Tahun ini, pemerintah berencana melakukan penataan terhadap 10 kawasan kumuh terlebih dahulu. Kecamatan Depok mendapatkan prioritas sehingga sebanyak enam kawasan kumuh di antaranya berada di wilayah tersebut.
"Dana yang dibutuhkan akan digelontorkan baik dari pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten. Misalnya untuk membenahi jalannya yang jelek, kondisi drainasenya kurang bagus, atau bagaimana instalasi pengelolaan air limbahnya," kata Subhan menerangkan.
Subhan menambahkan baru empat wilayah kecamatan yang kawasan kumuhnya akan ditata pada tahun 2015. Di antaranya adalah Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, dan Ngaglik.
"Ini kami masih menunggu bagaimana kelanjutannya dari pemerintah pusat," ucapnya.
Sementara itu, Camat Depok Budiharjo mengaku wilayahnya memang bisa dibilang paling padat dibanding kecamatan lain.
"Kepadatan penduduk di Depok memang sangat tinggi sehingga kebutuhan akan pemukiman juga lebih besar. Hal ini yang memicu adanya beberapa kawasan kumuh," ungkap Budi kepada Harianregional.com, Kamis pagi.
Budi mengatakan masalah penataan kawasan kumuh telah ditangani DPUP Sleman dan pihak terkait lain. "Konsultan juga sudah mulai sosialisasi kepada masyarakat untuk pemetaan dan perencanaan pelaksanaan program ini," kata mantan Camat Gamping itu.
Budi berharap, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses sosialisasi tersebut.
"Supaya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, masyarakat bisa membantu dengan menyebutkan apa kebutuhannya kepada tim di lapangan," ucapnya menambahkan.