by Lugas Subarkah - Espos.id Jogja - Rabu, 17 Juli 2024 - 18:35 WIB
ESPOS.ID - Para pedagang Teras Malioboro 2 menggelar aksi, Rabu (17/7/2024). (Harian Jogja/Lugas Subarkah)
Esposin, JOGJA – Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Teras Malioboro 2, Kota Jogja, Rabu (17/7/2024). Para pedagang mendesak kepada pemerintah untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan relokasi yang akan dilakukan pada 2025.
Dalam aksi ini, para pedagang membentangkan spanduk putih sepanjang sekitar lima meter bertuliskan ‘Petisi Rakyat Untuk Kesejahteran PKL’, dengan ratusan tanda tangan para pedagang. Poster-poster kecil juga dibawa para pedagang bertuliskan ‘Libatkan Dalam Proses Relokasi’, ‘Copot Kepala UPT Arogan’, ‘Nek Raiso Ngopeni Rasah Relokasi’ dan sebagainya.
Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, menjelaskan para pedagang menginginkan relokasi yang partisipatif, transparan, dan mensejahterakan. Ia menceritakan aksi serupa sudah dilakukan sejak 5 Juli 2023.
“Tuntutannya sama, tapi tidak ada kemajuan sama sekali,” katanya.
“Tuntutannya sama, tapi tidak ada kemajuan sama sekali,” katanya.
Dia mengaku para pedagang tidak pernah dilibatkan dalam proses relokasi. Pemerintah hanya melibatkan orang-orang tertentu yang tidak merepresentasikan kepentingan para pedagang.
“Selama ini tidak ada partisipasi sama sekali dari pedagang,” ungkapnya.
“Petugas UPT yang seharusnya humanis, tapi malah seakan-akan memberikan kekerasan kepada kami. Dengan cara penutupan gerbang selama tiga jam lebih, kemudian juga ada pemadaman listrik. saya harapkan insiden kemaren tidak terulang lagi,” paparnya.
Supriyati juga menanggapi statmen Gubernur DIY, Sri Sultan HB X yang menyampaikan adanya kontrak person to person dengan para pedagang untuk relokasi. Menurutnya, selama relokasi dari selasar ke Teras Malioboro 2 hingga saat ini, tidak ada surat perjanjian apapun yang pernah ditandatangani para pedagang.
“Pedagang Teras Malioboro belum pernah menandatangani kontrak atau surat perjanjian antara pihak pertama pemerintah dan pihak kedua pedagang. Yang pernah dilakukan pemerintah, UPT Cagar Budaya, yaitu validasi data. Hanya pencocokan,” kata dia.
Adapun kontrak perjanjian hanya pernah dilakukan oleh pemerintah dengan Ketua Koperasi Tri Dharma sebelumnya, yang isinya tidak pernah diketahui oleh para pedagang.
“Kalau memang perorangan, seharusnya semua pedagang dilibatkan. Kami ingin ada ruang dialog. Dialognya selama ini hanya satu arah, hanya sosialisasi. Sosialisasi juga baru kita dapat setelah demo dulu,” ungkapnya.
Pedagang Harus Dilibatkan
Staf Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Raka Ramadhan, menyampaikan PKL Teras Malioboro 2 memiliki hak untuk dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembentukan dan pelaksanaan partisipasi publik.
“Hal tersebut dilindungi baik dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia,” katanya.
Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemda DIY dan Pemkot Jogja adalah menunada proses relokasi terlebih dahulu.
“Setelah menunda proses relokasi, Pemda DIY maupun Pemkot Jogja, melakukan evaluasi internal terhadap proses relokasi pedagang. Cari kesalahannya di mana, perbaiki,” paparnya.
Jika relokasi PKL dalam penataan Malioboro sebagai World Heritage, maka mengacu pada Konvensi Paris 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda, tidak ada satu pasal pun yang melarang adanya aktivitas ekonomi di dalam warisan budaya.
“Justru yang ada adalah pelibatan masyarakat di dalam proses pelestarian dan perlindungan. Dan pedagang adalah bagian dari masayrakat yang sudah lebih dari 50 tahun berdagang di Malioboro. PKL adalah bagian yang tak terpisahkan dari Malioboro,” tegasnya.
Ketika para PKL tetap berdagang di Malioboro dan perekonomiannya berjalan dengan baik, maka akan berdampak positif bagi perekonomian Jogja.
“Ada berapa rantai ekonomi yang dihidupkan. Bisa mempekerjakan yang menjaga dagangan, membeli barang dari supplier dan distributor. Ketika itu terjadi akan meningkatkan perekonomian,” katanya.