by Anisatul Umah - Espos.id Jogja - Jumat, 24 Maret 2023 - 16:55 WIB
ESPOS.ID - Suasana di Masjid Syuhada jelang Ramadan, Selasa (21/3/2023). - Harian Jogja/Anisatul Umah
Esposin, JOGJA -- Sikap tegas ditunjukkan oleh pengelola masjid di Kota Jogja menjelang tahun politik 2024, terlebih saat bulan Ramadan 2023. Sejumlah takmir masjid dengan tegas akan menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah.
Sikap tegas ini perlu disampaikan mengingat pada saat momen Ramadan, masjid berpotensi untuk dimanfaatkan partai politik untuk kepentingan kelompok mereka.
Ketua Dewan Syura Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Jazir ASP, menyampaikan Masjid Jogokariyan tidak pernah mengundang tokoh politik. Ini sudah menjadi komitmen sejak tahun-tahun sebelumnya.
"Kami tidak pernah mengundang tokoh politik," ucapnya kepada Harianregional.com, Jumat (24/3/2023).
"Kami tidak pernah mengundang tokoh politik," ucapnya kepada Harianregional.com, Jumat (24/3/2023).
Dia menegaskan Masjid Jogokariyan tidak akan memberi ruang dan panggung untuk aktivitas politik. Oleh karena itu untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadan, Masjid Jogokariyan mengundang pendakwah lokal Jogokariyan.
"Dai-dai lokal Jogokariyan sekaligus untuk kaderisasi. Daya tarik kami di imam salat yang bagus dan event pendukung. Buka dengan 3.000 piring per hari, lomba dan lainnya. Bukan 'jualan' ustaz," paparnya.
"Ramadan tahun ini gak ngundang orang-orang yang dicalonkan, tapi [ngundang] yang di birokrasi. Calon bupati atau wakil dan tokoh lain tidak diundang," paparnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Machasin menyampaikan terkait upaya pencegahan kegiatan politik di tempat ibadah sepanjang Ramadan, MUI tidak sampai ke tahap pengawasan. Namun memberikan imbauan agar tidak berkegiatan politik di tempat ibadah.
"Ini imbauan MUI agar tidak melakukan kampanye yang tidak sehat, tidak membuat perpecahan. [Jika ada laporan] tentu kami akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang," lanjutnya.
Selain itu MUI juga bekerja sama dengan Dewan Masjid untuk menyampaikan hal ini dan meneruskan ke masjid-masjid.
"Kami tidak sampai ke pengawasan kan ada Dewan Masjid Indonesia [DMI], kami hanya mengimbau."