by Sunartono Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Selasa, 13 Maret 2018 - 07:20 WIB
ESPOS.ID - Beberapa peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket B membawa serta anak-anaknya selama ujian berlangsung di SD Jlaban, Sentolo, Rabu (7/5/2014). (Holy Kartika N. S/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, JOGJA - Sebanyak 3.600 warga belajar seluruh DIY baik jenjang paket B maupun paket C akan mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) berbasis komputer. Warga belajar yang berusia lanjut dimungkinkan akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya namun tetap diwajibkan mengikuti sesuai ketentuan.
Kasi Perencanaan Pendidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan Disdikpora DIY Bahtiar Nurhidayat menjelaskan, pada tahun ini UNPK di seluruh DIY akan berbasis komputer dengan jumlah total sekitar 3.600 warga belajar. Proses ujian pun akan sama dengan UNBK sekolah reguler.
Adapun fasilitas yang digunakan yaitu dengan menumpang di sekolah negeri terdekat. Pada 2017 silam memang sudah ada UNPK basis komputer namun belum semuanya, tahun 2018 akan diseragamkan dengan basis komputer.
"Rincian jumlah peserta, untuk Paket B ada 1.445, paket C jurusan IPA 133 dan paket C jurusan IPS tercatat 2.023 warga belajar yang akan mengikuti. Itu akan dilaksanakan dengan menumpang di 37 sekolah" terangnya kepada Harianregional.com, Senin (12/3/2018).
Pada pelaksanaan UNPK di 2018 tidak bisa direkayasa karena seluruh peserta yang terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus terdaftar pula di data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat Paket Kesetaraan belum terdata di pusat, pelaksanaan ujian ada potensi digantikan orang lain yang membutuhkan ijazah.
"Tahun dulu-dulu kan biasanya, misal peserta A sudah terdaftar tetapi tidak bisa masuk, karena ada orang lain yang butuh kemudian bangku peserta A ini diisi orang tersebut dengan nama peserta A. Kalau sekarang tidak bisa, siswa harus benar-benar terdata di paket kesetaraan, harus mengikuti pembelajaran," ungkapnya.
Ia mengatakan, melalui pendataan pusat itu pula data warga belajar serius mengikuti UNPK lebih valid. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang banyak tidak hadir di UNPK meski sudah didaftarkan. "Karena yang terdata di pusat benar-benar ikut proses pembelajaran, sehingga ada kesadaran mengikuti ujian," kata dia.