by Endro Guntoro Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Selasa, 17 Juli 2012 - 15:00 WIB
ESPOS.ID - ilustrasi
GUNUNGKIDUL—Ketidakadilan anggaran daerah di Kabupaten Gunungkidul 2012 mengundang sejumlah pertanyakan masyarakat luas.
Sarana Rembug Warga Untuk Gunugkidul (Srawung) meminta Bupati dan tim anggaran daerah untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian penghasilan tambahan (tamsil) atas tambahan beban tugas bagi pejabat eselon senilai Rp7,8 miliar tahun ini.
“Kebijakan tamsil atas tambahan beban tugas perlu dikaji ulang Bupati dan jajarannya. Harus ada kejelasan beban tugas apa saja yang diberikan dan output efektif tidaknya,” kata Koordinator Srawung, Sutejo kepada Harian Jogja, Senin (16/7).
Menurut dia, pihaknya tidak menolak adanya penambahan pendapatan bagi PNS, namun tambahan tunjangan atas beban tugas harus disertai sistem kinerja reward and punish bagi pegawai agar kebijakan keuangan daerah tidak sia-sia.
Tanpa semua itu, Sutejo menilai anggaran Rp7,8 miliar hanya identik menjadi bancakan masal pejabat eselon.
Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Tri Iwan Isbumaryani membenarkan pihak legislatif selama ini kesulitan untuk mengawasi jalannya kebijakan menyangkut tambahan penghasilan beban tugas tersebut karena tidak diurai dengan jelas apa saja beban tugas yang diberikan bagi pejabat eselon.(ali)