by Redaksi - Espos.id Regional - Sabtu, 19 September 2015 - 02:50 WIB
ESPOS.ID - Pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (JIBI/Solopos/Dok.)
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah setempat.
"Kredit usaha produktif dengan bunga pinjaman yang rendah juga perlu dikembangkan agar menjadi stimulus untuk mempertahankan daya tahan ekonomi masyarakat," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (18/9/2015).
Menurut dia, upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Jateng itu merupakan bagian dari jaring pengaman untuk mengurangi angka kemiskinan.
Menurut dia, upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Jateng itu merupakan bagian dari jaring pengaman untuk mengurangi angka kemiskinan.
Ganjar mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp36,5 miliar dari APBD Jateng 2015 untuk membantu warga yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH), tidak bisa disalurkan karena pola pencairannya menggunakan hibah.
"Anggaran untuk membantu RTLH itu bagian dari road map Pemprov Jateng dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang antara lain dilihat dari sisi RTLH," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Jateng Achsin Maruf mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2015 meningkat sebanyak 15.210 jiwa dibandingkan pada September 2014.
"Dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jateng itu, terutama di daerah perkotaan, menunjukkan Pemprov Jateng tidak serius," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 9,05 persen pada 2015 dari 2014 sebesar 13,58 persen, bahkan menargetkan turun 8,6 persen pada 2016.
Menurut dia, target pengurangan jumlah penduduk miskin di Jateng itu dipastikan tidak akan tercapai.
Ketua Komisi B DPRD Jateng Chamim Irfani berpendapat bahwa ketidakseriusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam mengurangi jumlah penduduk miskin itu terlihat dari masih rendahnya alokasi anggaran dana pada APBD untuk sektor perekonomian sehingga berdampak terhadap kelesuan ekonomi masyarakat.
"Jika anggaran untuk sektor perekonomian masih diabaikan maka jangan harap angka kemiskinan di Jateng akan turun," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Dari total RAPBD Jateng 2016 sekitar Rp19,5 triliun, kata dia, alokasi anggaran untuk perekonomian masih di bawah Rp1 triliun.