by Bhekti Suryani Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Sabtu, 19 September 2015 - 01:20 WIB
ESPOS.ID - ilustrasi (Solopos dok)
Nasib TKI ilegal minim perlindungan secara hukum.
Harianregional.com, BANTUL- Pergerakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal DIY ke luar negeri (LN) tidak bisa dibendung. Sepanjang tahun ini, sebanyak lima TKI ilegal asal DIY tewas di luar negeri.
Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) DIY Suparjo mengatakan, sepanjang tahun ini, lembaganya menangani 25 kasus TKI yang bermasalah di luar negeri. Baik TKI legal yang berangkat melalui jalur formal maupun ilegal alias tidak sesuai prosedur.
"Persoalannya banyak mulai dari putus komunikasi dengan keluarga, ada juga calon TKI yang gagal berangkat hingga penganiayaan," terang Suparjo seusai mensosialisasikan penempatan TKI ke luar negeri di Pemkab Bantul, Jumat (18/9/2015).
"Persoalannya banyak mulai dari putus komunikasi dengan keluarga, ada juga calon TKI yang gagal berangkat hingga penganiayaan," terang Suparjo seusai mensosialisasikan penempatan TKI ke luar negeri di Pemkab Bantul, Jumat (18/9/2015).
Dari total 25 kasus tersebut, lima diantaranya melibatkan TKI ilegal. Kelima TKI ilegal itu meninggal di luar negeri baik karena korban penganiayaan maupun karena sakit. Kasus TKI ilegal berujung kematian paling banyak menimpa warga asal Bantul sebanyak tiga orang.
"Sisanya dua dari Sleman dan Gunungkidul, itu hanya data sepanjang tahun ini," papar dia.
Suparjo menyatakan, pergerakan TKI ilegal ke luar negeri tidak bisa dibendung. Kebanyakan TKI ilegal itu bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Padahal Pemerintah DIY sudah memutuskan tidak mengirim TKI ke luar negeri bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.
Pergerakan TKI ilegal terus terjadi karena mereka berangkat lewat jalur luar daerah. BP3TKI mendeteksi, jalur paling banyak dilalui TKI ilegal asal DIY antara lain melalui Batam dan Pontianak (Kalimantan Barat). "Mereka kebanyakan berangkat ke Malaysia," papar dia.
BP3TKI mengklaim tidak dapat memastikan berapa jumlah TKI ilegal asal DIY yang bekerja di luar negeri. Namun diprediksi jumlahnya tidak sedikit. Semakin mudahnya akses ke luar negeri menurutnya mendorong warga DIY bekerja sebagai TKI ilegal.
"Harga tiket pesawat ke Malaysia dan Singapura saja lebih murah dari pada ke daerah Indonesia timur, mereka bisa saja pura-pura jadi wisatawan ternyata bekerja secara ilegal," jelasnya lagi. Padahal, banyak kerugian bila menjadi TKI ilegal. Pemerintah tidak bertanggungjawab bila terjadi sesuatu termasuk memberikan asuransi.
Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Agusdin Subiantoro menyatakan, pemerintah mencatat total TKI ilegal di luar negeri saat ini mencapai 1,8 juta jiwa. Kebanyakan bekerja di Malaysia. "Hampir 95 persen kasus TKI bermasalah di luar negeri adalah TKI ilegal," jelas dia.
Kebutuhan bekerja di luar negeri kian tidak terbendung bila ekonomi di dalam negeri terus mengalami krisis. Setiap tahun pemerintah mencatat angka pertumbuhan tenaga kerja mencapai 2,3 juta hingga 2,8 juta jiwa. Sementara serapan tenaga kerja di dalam negeri hanya sekitar 1,5 juta.
Setiap tahunnya pemerintah Indonesia memberangkatkan 450-000-600.000 TKI ke luar negeri. Sebanyak 45% bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga. Sisanya merupakan pekerja formal.