by Rima Sekarani Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Senin, 5 Januari 2015 - 04:15 WIB
ESPOS.ID - Warga Dusun Karangwuni Desa Caturtunggal demo di depan kompleks pembangunan Apartemen Uttara, Selasa (29/4/2014). (Rima Sekarani/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, SLEMAN- Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Adi Marsanto menganggap protes warga atas pendirian apartemen sebagai hal yang wajar.
“Pemkab harus tetap menjadi penengah. Ini butuh dicarikan solusi, dicarikan info yang benar, lalu dijelaskan ke warga,” katanya, baru-baru ini.
Terkait berbagai kecemasan warga, lanjut Adi, hal itu bisa diatasi dengan solusi rekayasa teknis.
“Kemajuan teknologi bahan bangunan dan konstruksi itu sudah luar biasa, termasuk untuk bagaimana saat gedung menjulang tinggi di mana-mana,” ucapnya memaparkan.
Namun, biaya dari rekayasa teknis biasanya lebih tinggi sehingga cenderung dihindari oleh pengembang.
“Orang usaha ya cari untung. Jadi saya sangat bisa memahami keluhan dan ketakutan warga. Mungkin saya juga begitu kalau ada di posisi mereka,” ujar lulusan Arsitektur UGM tersebut.
Adi menambahkan, terkadang apa yang sudah disepakati dengan warga pada awal rencana pembangunan tidak dilakukan pihak pengembang.
“Itu yang butuh penindakan. Aturannya sudah ada bagus, tapi kita lemah di situ,” kata Adi mengakui.