by Rheisnayu Cyntara Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Kamis, 8 Juni 2017 - 17:20 WIB
ESPOS.ID - Anggota Pansus LHP BPK DIY melakukan sidak alat kesehatan CT Scan di RSUD Bantul pada Rabu (7/6/2017). (Rheisnayu Cyntara/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, BANTUL- Pansus LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK DIY menemukan adanya kejanggalan dalam pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan di RSUD Bantul. Pengadaan alkes tersebut dinilai belum sesuai ketentuan karena melalui proses e-katalog pihak RSUD tidak bisa melakukan negosiasi harga kepada distributor.
"Ini memang ilmu baru dari kami. Lewat e-katalog ini tidak bisa ditawar padahal kan dana sebegitu besar milik rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah tidak bisa memilih beberapa distributor untuk membandingkan harga," ujar Ketua Pansus LHP BPK DIY, Pambudi Mulya saat melakukan sidak ke RSUD Bantul.
Pambudi juga membandingkan dengan pengadaan alat yang sama oleh Pemkot Yogyakarta, pihaknya menemukan adanya diparitas bonus yang didapat. Dengan merk dan harga yang sama yaitu Rp12,2 miliar dan distributor yang juga sama, RSUD Bantul mendapatkan printer dan proyektor dari pihak distributor sedangkan RSUD Yogyakarta mendapatkan bantuan pembangunan ruangan khusus radiologi.
Untuk menindaklanjuti temuan dan hasil sidak tersebut, menurutnya Pansus akan memanggil rekanan terkait pada Jumat (9/6/2017) depan untuk dimintai keterangan.
Wadir Umum dan Keuangan RSUD Bantul, Agus Budi Raharja membantah jika pengadaan alkes tersebut dinilai belum sesuai ketentuan. Sebab menurutnya mekanisme e-katalog sudah melalui payung kontrak antara LKPP dengan pihak penyedia barang (distributor) dan tidak ada tawar menawar harga.
Negosiasi hanya bisa dilakukan terkait besaran ongkos kirim dan bonus yang didapatkan. "Tidak ada masalah saat pengadaan A sampai Z. Tapi memang ada perbedaan bonus antara Kota dan Bantul sehingga kami dinilai tidak dapat memanfaatkan peluang dengan efektif," ucapnya.