by Galih Aprilia Wibowo - Espos.id Jogja - Kamis, 2 Mei 2024 - 18:37 WIB
ESPOS.ID - Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho (dua dari kiri), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Dwi Anta Sudibya (tengah), dan Lurah Tamanmartani, Gandang Harjanata (dua dari kanan) dalam Rembag Kaistimewaan bertajuk Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman, Rembag Kaistimewan ini disiarkan secara langsung melalui Youtube Paniradya Kaistimewan, pada Kamis (2/5/2024). (Tangkapan Layar Youtube/Galih Aprilia Wibowo)
Esposin, SOLO — Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar Rembag Kaistimewan. Kali ini, bincang wicara tersebut membahas tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.
Bertajuk Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman, Rembag Kaistimewan ini disiarkan secara langsung melalui Youtube Paniradya Kaistimewan, pada Kamis (2/5/2024).
Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menyebut pengelolaan sampah di DIY membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kewenangan terhadap pengelolaan sampah bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, bahkan hingga kalurahan. Menurutnya dengan kolaborasi desentralisasi pengelolaan, sampah mampu ditangani secara maksimal.
"Konsep itu menjadi konsep kebersamaan di kabupaten/kota dan kalurahan. Jadi dalam pengelolaan sampah memang harus kolabaroasi," terang Aris.
"Konsep itu menjadi konsep kebersamaan di kabupaten/kota dan kalurahan. Jadi dalam pengelolaan sampah memang harus kolabaroasi," terang Aris.
Lebih lanjut Aris menyebut DIY dikenal sebagai rujukan wisata, oleh sebab itu jangan sampai menyalahkan pendatang atau wisatawan dalam permasalahan sampah.
"Kami di dua tahun terakhir ini, ada anggaran yang diperuntukkan pengelolaan sampah. Total dua tahun ini hampir Rp70,2 miliar," kata dia.
Pada 2023, dengan adanya dana kaistimewaan, pihaknya berhasil membangun dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Sleman. Dwi menjelaskan dua TPST tersebut dibangun di Tamanmartani dan Minggir.
Pembangunan TPST tersebut juga melibatkan warga sekitar, misalnya ada 60 tenaga kerja di TPST Tamanmartani yang berasal dari warga setempat.
Di TPST Tamanmartani memiliki kapasitas maksimal 90 ton per hari, dan di TPST Minggir memiliki kapasitas maksimal sebanyak 60 ton per hari.
Namun pihaknya menargetkan sebanyak 60 ton per hari dan 40 ton per hari di masing-masing TPST. Di dua TPST ini mampu menampung 100 ton per hari. Dalam membangun TPST Tamanmartani dibantu dana kaistimewaan sebanyak Rp7 miliar.
"Pengelolaan sampah sendiri seharusnya mutlak, jadi tanggung jawab kabupaten, jadi kami harus mempersiapkan diri dalam rangka desentralisasi pengelolaan sampah di DIY," papar Dwi.
Dwi menjelaskan rata-rata seseorang menghasilkan 0,6 kilogram (kg) per hari. Jika dikalkulasikan dengan 1 juta penduduk di Sleman, maka kurang lebih ada 700 ton sampah per hari.
Dulunya, dari Kabupaten Sleman menyumbang sebanyak 300 ton per hari ke Piyungan. Namun dengan adanya sosialisasi pengelolaan sampah dari rumah tangga, kontribusi sampah dari Sleman mampu turun menjadi 135 ton hingga 150 ton per hari.
"Kuncinya penghasil sampah harus bisa mengolah sampah secara mandiri, enggak harus tuntas misalnya sederhana, yaitu memilah, mana yang bisa dijual, mana yang organik, bisa dikompos. Kemudian anorganik, diserahkan pemerintah untuk mengatasi," ujarnya.
Lurah Tamanmartani, Gandang Harjanata berkomitmen ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Dia menyebut TPST Tamanmartani menjadi salah satu pioner adanya TPST.
"Secara garis besar daerah Timur itu daerah wisata, jangan sampai wisata ke Sleman dan Jogja itu turun. Jadi sampah harus clean and clear," kata dia.