ESPOS.ID - Ganjar Pranowo (JIBI/Solopos/Dok)
Esposin, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegur jajaran Pemerintah Kota Tegal karena dinilai tidak konstitusional saat menyampaikan paparan prioritas usulan pembangunan kota setempat pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Pekalongan.
Ganjar bahkan tidak bersedia mengomentari prioritas usulan pembangunan yang telah disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Imam Badarudin pada Musrenbangwil Keresidenan Pekalongan yang dilaksanakan di Pendapa Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal, Kamis (2/4/2015).
"Ini tidak konstitusional, ada Wakil Wali Kota kok yang ngomong (paparan) Kepala Bappeda," kata Ganjar di hadapan para hadirin sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara.
Pada Musrenbangwil Keresidenan Pekalongan tersebut, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno tidak hadir karena berada di Jakarta dan diwakili oleh Wakil Wali Kota HM. Nursholeh.
Ganjar menilai bahwa apa yang dilakukan jajaran Pemkot Tegal itu tidak konstitusional karena sesuai peraturan yang berlaku bahwa jika kepala daerah tidak hadir pada suatu kegiatan maka yang harus menggantikan adalah wakilnya dan kalau wakilnya juga tidak bisa, maka dilimpahkan ke jajaran tingkat bawah.
"Kecuali Pak Wakil (Wakil Wali Kota Tegal, red) berbicara terus diberikan ke (kepala) Bappeda, saya tidak akan mengomentari yang satu ini, silakan dilanjut saja," ujar Ganjar.
Kegiatan Musrenbangwil Keresidenan Pekalongan juga dihadiri kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah, serta kalangan akademisi dari Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang.