regional
Langganan

Muhammadiyah Kritisi Kerusakan Lingkungan - Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

by Sunartono Jibi Harian Jogja  - Espos.id Jogja  -  Jumat, 15 Desember 2017 - 08:40 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi (id.wikipedia.org)

Kerusakan lingkungan belum tertangan dengan baik.

Harianregional.com, BANTUL--Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar diskusi publik bertajuk Refleksi Akhir Tahun dan Pernyataan Sikap Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia di Lantai 5 Gedung AR. Fachrudin A Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (14/12/2017).

Advertisement

Kegiatan ilmiah itu berupaya mendiskusikan sekaligus mencari solusi terkait persoalan kerusakan lingkungan yang belum tertangani dengan baik sehingga kerap berdampak pada bencana.

Ketua MLH PP Muhammadiyah Prof. Muhjidin Mawardi menyatakan, saat ini aspek lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Jika semua pihak mampu berbuat adil terhadap lingkungan, maka akan meminimalisasi terjadinya bencana. Mengingat akhir-akhir ini bencana alam di Indonesia sudah terjadi di beberapa wilayah dan menelan banyak korban jiwa serta banyak merusak infrastruktur. Ia menilai pemerintah perlu lebih aktif dalam menangani persoalan lingkungan.

"Tidak hanya perbuatan seseorang yang dapat merusak alam, tetapi perbuatan sekolompok orang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan alam," terangnya dalam rilis kepada Harianhogja.com, Kamis (14/12/2017).

Advertisement

Ia menyadari, bencana lingkungan yang terjadi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, degradasi lahan, hilangnya keragaman hayati hingga polusi udara serta air, akibat dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, solusinya harus dimulai dengan melakukan perubahan fundamental cara pandang masyarakat terhadap alam lingkungan. Butuh revolusi moral agar terjadi perubahan sikap, perilaku dan gaya hidup masyarakat terhadap lingkungan.

Menurutnya, rendahnya moral para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan dinilai menjadi akar masalah bencana. Tidak efektifnya implementasi tata kelola hutan, dibuktikan dengan tata ruang yang masih lemah, kepemilikan lahan, batas-batas kawasan dan hak guna yang tidak jelas, keberadaan masyarakat adat dan status hutan adat yang tak selesai.

"Salah satu bencana lingkungan yang juga mengancam kehidupan bangsa adalah terjadinya krisis air. Saat ini krisis air sudah sampai pada tahap yang serius dan darurat. Oleh karena itu pemerintah dan seluruh jajarannya harus berani menyatakan bahwa krisis air yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan permasalahan yang serius dan telah berada dalam kondisi darurat," tegasnya.

Advertisement
Advertisement
Bhekti Suryani - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif