by I Ketut Sawitra Mustika Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 07:20 WIB
ESPOS.ID - Mahfud Md. (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianregional.com, JOGJA- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah menginjak usia tiga tahun dinilai sudah lumayan baik dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi masih tumpul dalam hal penegakan hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurutnya, dalam hal infrastruktur dan ekonomi, Pemerintahan Jokowi-JK sudah lumayan baik. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan gini ratio yang awalnya 0,42 menjadi 0,39.
Namun, meski demikian ia menilai dalam Pemerintahan saat ini masih ada kekurangan, yaitu dalam hal penegakan hukum yang termasuk dalam kategori kasus-kasus besar. Ia mencontohkan kasus penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yang hingga kini belum terungkap.
“Memang tidak mudah. Yang dihadapi bisa kawan, bisa lawan yang juga berkepentingan menghambat proses hukum itu,” ujar Mahfud kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Jumat (20/10/2017).
Ia melanjutkan, dirinya mengerti posisi Presiden Jokowi yang punya hambatan, baik dari internal maupun eksternal. Mahfud mengatakan hal demikian tidak hanya dihadapi oleh Jokowi tapi juga oleh presiden-presiden sebelumnya.
Karena itulah ia meminta Mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk bersikap layaknya Dewi Keadilan yang dalam menegakkan keadilan selalu menutup mata (tidak pandang bulu). Baik lawan maupun kawan semuanya diadili kalau sudah salah.
“Saya harap pada tahun keempat, Presiden [Jokowi] bisa bersikap lebih tangguh dalam penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu yang sangat ditunggu-tunggu [masyarakat],” kata Mahfud yang juga merupakan anggota Parampara Praja DIY itu.