by Brand Content - Espos.id Jateng - Jumat, 26 Juli 2024 - 18:08 WIB
ESPOS.ID - Tangkapan layer Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jateng, Ahmad Faridi, saat menggelar zoom meeting terkait Rakor Sosialisasi Pelaaksanaan KMA No. 450 Tahun 2024, Rabu (24/7/2024). (BC)
Esposin, SEMARANG - Dalam upaya pengembangkan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau Kanwil Kemenag Jateng melalui Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Sosialisasi Pelaksanaan KMA Nomor 450 Tahun 2024 melalui zoom meeting pada Rabu (24/7/2024).
Isi dari KMA Nomor 450 Tahun 2024 sama dengan Permendikbud yang ditambah dengan kekhasan tertentu dan menjadi dasar untuk kurikulum nasional atau Kurikulum Merdeka. KMA ini akan diikuti dengan beberapa pedoman antara lain Panduan P5RA, Panduan Kurikulum Madrasah, Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Pilihan dan Panduan Pembelajaran dan Penilaian (assessment).Kegiatan tersebut dibuka oleh Kabid Pendidikan Madrasah Ahmad Faridi.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya bagi stakeholder memahami dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas peserta didik agar lebih ideal.
“Sementara ini berdasarkan peraturan yang berlaku, madrasah tetap belajar selama 6 hari. Namun khusus di hari sabtu, saya minta agar di setiap madrasah dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, jangan kasih mereka pembelajaran yang berat dan pulangnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan hari biasa,” pesan Faridi.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kurikulum merdeka ini menjadikan siswa lebih kreatif. “Peran guru sangat penting dituntut untuk selalu berinovasi agar dapat mendorong semangat belajar siswa,” imbuhnya.
Ketua Tim Kurikulum Pendidikan Madrasah, Juair, menambahkan bahwa seluruh madrasah yang ada di Jawa Tengah 99,6 % sudah menggunakan Kurikulum Merdeka.
“Ini merupakan bentuk soliditas dari semua pihak untuk melancarkan program kurikulum tersebut, sehingga hampir 100 % madrasah bisa mengikuti dan hanya 0,4 % madrasah yang belum bisa mengikuti karena madrasah tersebut baru menerima ijin operasional [ijop] sehingga belum bisa mengikuti. Namun akan tetap kami usahakan,” imbuhnya.