by Abdul Hamid Razak Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Rabu, 28 Maret 2018 - 15:19 WIB
ESPOS.ID - Sampah liar berserakan di kawasan Sidokarto, Gamping mesk telah dipasang papan peringatan, Senin (17/4/2017). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, SLEMAN- Berbeda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman mengaku jika lahan untuk pembangunan tempat pengolahan akhir sampah (TPAS) hingga kini belum final.
Kepala DLH Sleman Purwanto mengatakan, sampai saat pihaknya belum memproses penyusunan detail engineering design (DED) TPAS tersebut. Alasannya, sampai saat ini lokasi pembangunan TPAS tersebut belum final.
"Lah lahannya saja tidak ada [belum ditentukan], bagaimana mau buat DED? Sampai saat ini masih belum ada penyusunan DED," kata Purwanto saat dikonfirmasi Harianregional.com, Selasa (27/3/2018).
Diakuinya, pernah muncul lokasi pembangunan TPAS di Sembir, Madurejo, Prambanan. Hanya saja, kata Purwanto ketika masyarakat mengetahui dari media massa timbul penolakan.
Meskipun Bappeda menyatakan lahan pembangunan TPAS sudah final di Sembir, dia mengatakan jika hal itu belum dibahas dengan DLH. "Belum dirapatkan. Saya Kepala Dinasnya. Belum ada keputusan terkait lahan TPAS," ujarnya.
Menurut Purwanto, ada kesalahpahaman terkait definisi TPAS di masyarakat. Warga mengira TPAS yang akan dibangun merupakan pembuangan sampah lainnya TPA Piyungan. Padahal, katanya, lokasi tersebut merupakan lokasi pengolahan akhir sampah. "Di Sleman tidak ada TPA sebagai tempat pembuangan akhir, semuanya pasti melalui pemrosesan dan pengolahan sebelum dibuang ke TPA Piyungan," katanya.
Sebelumnya Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi memastikan lokasi pembangunan TPAS Prambanan di Dusun Sembir, Madurejo. Luas lahan yang disiapkan sekitar 15 hektare dan saat ini sedang dikaji oleh DLH. Menurutnya pro dan kontra dalam sebuah pembangunan akan selalu ada, dan itu bagian dari tugas pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami akan mensosialisasikan ke masyarakat agar mereka khawatir dengan adanya TPAS, sebab yang akan dibangum tidak seperti TPA Piyungan," katanya.
Kunto menjelaskan jika TPAS Prambanan hanya akan menerima sampah residu sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan dampak negatif.
Pembangunan TPAS ini juga dinilai penting untuk mengatasi masalah sampah di DIY. "TPA Piyungan semakin penuh. Masalah TPAS juga salah satu syarat dapat Adipura dan kebersihan lingkungan," kata Kunto.
Adapun Kepala Desa Madurejo Prambanan, Sukarja mendukung kebijakan tersebut Hanya saja dia berharap agar Pemkab melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.