by Sunartono Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Minggu, 1 Oktober 2017 - 20:40 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi akreditasi (kopertis3.or.id)
Harianregional.com, JOGJA-- Kesadaran untuk melakukan akreditasi di kalangan pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di DIY tergolong masih rendah. Musababnya, LKP harus merogoh kocek yang tidak sedikit tanpa ada bantuan dari pemerintah setiap akan melakukan proses akreditasi.
Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI) DIY Anung Marganto menjelaskan, dari 175 LKP di seluruh DIY belum ada 50% yang sudah terakreditasi. Dari 50% itu, hanya tiga LKP yang memperoleh predikat A, sisanya didominasi nilai C. Ia memastikan, LKP yang terakreditasi terutama nilai A memiliki mutu yang di atas rata-rata dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Proses akreditasi itu dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi seperti halnya bidang pendidikan masyarakat sejenis pusat kegiatan belajar masyarakat dan pendidikan anak usia dini.
"Kalau keluar seperti akreditasi A itu hampir sama dengan perguruan tinggi [kualitas setara D1], nilai A itu memang standarnya di atas rata-rata, di DIY baru tiga LKP," terang Anung Marganto pekan lalu.
Minat pengelola LKP untuk melakukan akreditasi tergolong rendah. Sebagai contoh, kata dia, pada tahun lalu kuota akreditasi diberikan sebanyak 40 LKP. Tetapi dalam praktiknya hanya 15 LKP yang mendaftarkan diri untuk diakreditasi. Faktor yang mempengaruhi pun sangat beragam. Antara lain, belum memiliki perangkat administrasi yang memadai sesuai ketentuan dalam borang akreditasi. Sehingga LKP kemungkinan memilih untuk belum berani mendaftarkan.
Selain itu, lanjut Anung, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengurus akreditasi. Mengingat borang yang harus dilengkap jumlahnya banyak sehingga butuh SDM memadai. Padahal tidak ada dukungan anggaran khusus dalam proses akreditasi bagi LKP ini. Karena itulah, LKP memilih untuk tidak mendaftarkan diri dalam akreditasi.