by Insetyonoto Jibi Semarangpos - Espos.id Regional - Senin, 18 Januari 2016 - 10:50 WIB
ESPOS.ID - Ganjar Pranowo (JIBI/Harian Jogja/Dok.)
Semarangpos.com, SEMARANG-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pronowo meraih penghargaan sebagai pelopor Inklusi Keuangan untuk kategori pemerintah daerah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng Sinoeng N. Rachmadi mengatakan Gubernur dinilai sebagai pelopor dalam mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Penghargaan diberikan kepada Gubernur Ganjar Pranowo karena OJK menilai Jateng sebagai provinsi paling serius menjalankan amanat UU Nomor 1/2013 tentang LKM,” katanya dalam rilis kepada semarangpos.com, di Semarang, Minggu (17/1/2016).
Penghargaan diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada acara yang dihadiri Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1/2016).
Keseriusan ini, lanjut Sinoeng, diawali dari langkah Pemprov Jateng melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum mencapai 11.000 LKM. Selanjutnya, Pemprov Jateng memrakarsai pelaksanaan pengukuhan LKM se-Jateng pada 25 September 2015 di Wisma Perdamaian yang dilakukan Muliaman D. Hadad.
Jumlah LKM yang dikukuhkan sebanyak delapan unit yang tersebar di tiga kabupaten yakni tiga LKM di Kabupaten Magelang, empat LKM di Kabupaten Wonogiri, dan satu LKM di Kabupaten Pemalang.
“Tiga kabupaten yakni Magelang, Wonogiri, dan Pemalang menjadi pelopor LKM sejak berlakunya UU Nomor 1/2013 tentang LKM,” beber Sinoeng. Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keberhasilan ini merupakan kerja keras jajarannya dan instansi terkait lainnya sehingga akses pembiayaan menjadi lebih mudah.
"Ini kerja teman-teman yang giat sehingga akses pembiayaan, khususnya UMKM lebih mudah. Kita mempunyai PT Jamkrida, Bank Jateng, dan sebagainya. Ini yang jadi penilaian,” ujar dia. Ganjar menambahkan akan terus mendorong agar pola pengelolaan kelembagaan keuangan benar-benar clear dan masyarakat mengerti dalam mendapatkan akses pembiayaan maupun menginvestasikan dananya.
”Jika pengelolaan clear dan masyarakat mengerti tidak akan tertipu. Dengan adanya LKM di mana akses menjadi jelas, rakyat bisa bertanya langsung, maka semua yang berurusan dengan keuangan aman, bisa diakses dan memberikan manfaat besar,” papar Ganjar.