by Hawin Alaina - Espos.id Jateng - Minggu, 18 Agustus 2024 - 19:30 WIB
ESPOS.ID - Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana saat meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia sekaligus pembukaan Hari Jadi Ke-79 Jawa Tengah di UIN Salatiga, Minggu (18/8/2024). (Solopos.com/Hawin Alaina)
Esposin, SALATIGA – Dalam peringatan HUT ke-79 Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia, Minggu (18/8/2024).
Gerakan itu dimulai dengan memberikan apresiasi terhadap pelaku UMKM di Jateng yang telah berkembang hingga ekspor produk internasional. Selain itu, dalam acara hari jadi itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan 190 UMKM lokal untuk menjual produknya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, mengatakan gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk memiliki produk dalam negeri, khususnya buatan lokal dari Jateng.
“Masyarakat Jawa Tengah harus betul-betul mencintai produk Indonesia,” kata Pj Gubernur.
Selain itu, kata dia, Jawa Tengah juga memiliki potensi keindahan alam yang diharapkan mampu meningkatkan minat untuk berwisata. Sehingga harus bisa dikelola dan menjadikan Jawa Tengah sebagai jujugan wisatawan.
“Jawa Tengah punya lokasi-lokasi wisata yang menarik yang diharapkan bisa meningkatkan minat berwisata. Jawa Tengah punya budaya dan alam yang demikian indah. Oleh karena itu, kekayaan alam tersebut harus diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya,” katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk terus bersatu padu, bekerja keras, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Jawa Tengah lebih sejahtera dan berdaya saing.
Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Saptriana Tangkary, mengatakan, kementerian telah mendorong pembentukan infrastruktur dan ekosistem digital UMKM.
Selain itu, kata dia, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk dalam negeri. “Kementerian, lembaga, dan pemda diwajibkan untuk membelanjakan 40 persen anggarannya untuk produk UMKM melalui E-Katalog,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, realisasi komitmen produk dalam negerinya sudah mencapai 37 persen. “Diharapkan angka realisasi bisa terus naik ke depannya,” katanya.