by Yoga Adhitama - Espos.id Jatim - Jumat, 26 Juli 2024 - 21:42 WIB
ESPOS.ID - Kolam renang Bukit Kerek Indah di Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi kondisinya mangkrak Rabu (26/7/2024).(Solopos.com/Yoga Adhitama)
Esposin, NGAWI – Tempat wisata kolam renang Bukit Kerek Indah di Desa Kerek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, saat ini kondisinya mangkrak. Padahal pembangunan kolam renang ini menggunakan Dana Desa senilai Rp150 juta.
Kolam renang di Bukit Kerek Indah (BKI) dibangun pada 2018 silam dengan menelan anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp150 juta. Kawasan wisata itu dibangun dengan maksud ingin meningkatkan pendapatan melalui wisata desa.
Namun ironisnya, pembangunan kolam renang itu dinilai tanpa perencanaan yang matang. Pasalnya, diperkirakan tempat wisata itu hanya beroperasi selama setahun yakni pada tahun 2019, itupun saat ada pasokan air yakni di musim penghujan.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, tempat wisata itu ditutup untuk umum dan kini kondisinya mangkrak. Sebagian fasilitas rusak, usang, dan tak terawat. Kolam renang utama pun juga ditumbuhi rumput liar.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, tempat wisata itu ditutup untuk umum dan kini kondisinya mangkrak. Sebagian fasilitas rusak, usang, dan tak terawat. Kolam renang utama pun juga ditumbuhi rumput liar.
Kepala Desa Kerek, Bayu Onggo Baskoro, menjelaskan dirinya tidak mengetahui kebijakan pembangunan wisata air tersebut. Pasalnya, Kawasan itu dibangun sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Memang saat ini kondisinya mangkrak dikarenakan kondisi wilayah Desa Kerek ini termasuk sulit pasokan air sehingga kalaupun harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan kolam renang jelas tidak mampu,” katanya, Jumat (26/7/2024).
“Kalkulasi ekonomi, perencanaan itu harusnya dilakukan. Ini harusnya menjadi tanggung jawab penuh Pemdes. Saya nanti akan konfirmasi langsung ke Pemdes,” ujar Supeno, Kamis (26/7/2024).
Politikus Partai Amanat Nasional itu juga menyebut pembangunan kolam renang di kawasan yang langganan kekeringan itu tidak masuk akal. Hal itu karena untuk mencukupi kebutuhan air bersih saja, warga desa tersebut masih kesulitan, apalagi untuk kolam renang.
Peno menegaskan, pengembangan wisata desa itu tidak bisa serampangan tanpa kalkulasi yang matang. Dirinya mendukung upaya pemerintah desa memajukan wilayahnya melalui sektor pariwisata, namun juga harus rasional dan penuh pertimbangan.
“Kebijakan itu harus dihitung dampak positif dan negatifnya. Secara logika itu dibangun di tempat yang tidak mungkin. Harusnya sebelum dibangun harus ada daya dukung atau survei untuk mendukung kebijakan itu,” tandasnya.