BANTUL – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Bantul, Amir Syafirudin, menuding adanya upaya politisasi di tingkat pusat untuk menjatuhkan citra partai PKS terkait melambungnya harga bawang akhir-akhir ini.

“Kondisi (naiknya harga) bawang itu sangat dipolitisir oleh kepentingan di pusat,” kata Amir, Minggu (17/3/2013). Menurut Bendahara Dewan Pengurus Daerah PKS Bantul itu, bukan hanya Kementerian Pertanian yang bertanggungjawab atas naiknya harga bawang.

“Selain Kementan (Kementerian Pertanian), Kementerian Perdagangan juga (punya andil),” imbuh Amir yang juga Wakil Sekretaris Komisi B DPRD Bantul itu.

Senin (14/3/2013) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Menteri Pertanian Suswono sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengurusan impor daging sapi. Dalam kasus yang menyeret mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq itu, juga diduga adanya kartel daging sapi di tubuh Kementan.

Perihal naiknya harga bawang di Bantul, Amir menambahkan, Komisi B DPRD Bantul akan melakukan studi komparasi ke Singkawang, Kalimantan Barat. Rombongan Komisi B akan bertolak dari Bantul Senin (18/3/2013). Kunjungan kerja di Singkawang itu hingga Kamis (21/3/2013).

“Selain terkenal akan pariwisata, Singkawang juga termasuk daerah pertanian. Di sana ada lumbung padi dan bawang merah,” terang Amir. Secara terpisah, Field Organizer Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Bantul Dasar Widodo menilai tujuan kunker Komisi B ke Singkawang kurang substansial.

“Harga bawang di Singkawang bisa lebih tinggi karena dipasok dari Jawa. Sementara, Bantul sebagai sentra bawang terbesar kedua setelah Brebes,” tandas Dasar.

Ihwal melambungnya harga bawang, Dasar menambahkan, Komisi B semestinya bisa belajar lebih serius di wilayah Bantul. “Tujuan kunker itu hanya alasan saja. Toh kalau belajar soal pengelolaan pariwisata, tidak harus ke luar Jawa juga bisa,” pungkas Dasar.

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif