by David Kurniawan Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Jumat, 1 September 2017 - 08:20 WIB
ESPOS.ID - Belasan warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mengikuti pelatihan office tool di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Jumat (4/3/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, GUNUNGKIDUL – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul sedang melakukan kajian untuk merevitalisasi keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK). Kajian ini sebagai tindaklanjut belum optimalnya fungsi BLK dalam penyiapkan calon tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans Gunungkidul Tommy Harahap tidak menampik keberadaan BLK belum optimal. Hal ini terlihat dari program pelatihan yang diberikan masih sebatas ketrampilan dasar. Oleh karenanya, dinas melakukan kajian agar pelatihan bisa berkelanjutan sehingga kompetensi dari calon tenaga kerja dapat lebih handal.
Namun demikian, lanjut dia, untuk revitalisasi dibutuhkan kajian yang mendalam. Beberapa hal yang diperhatikan dalam upaya tersebut di antaranya berkaitan dengan masalah regulasi, ketersediaan sarana prasarana pendukung hingga alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Masih terus kita kaji secara komprhensif sehingga hasilnya dapat maksimal,” kata Tommy kepada Harianregional.com, Rabu (30/8/2017).
Menurut dia, di langkah awal, dinas melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang BLK. Keberadaan aturan saat ini dirasa butuh penyempurnaan sehingga hasilnya lebih maksimal.
“Kami targetkan di tahun ini. Selanjutnya di tahun depan, akan dilakukan kajian mengenai sarana prasarana pendukung, keberlangsungan pelatihan hingga kebutuhan anggaran dalam revitalisasi,” ujar mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini.
Menurut dia, revitalisasi BLK merupakan hal yang wajib dilakukan sehingga optimalisasi keberadaan UPT dapat diwujudkan. “Memang saat ini belum maksimal dan calon tenaga kerja masih butuh pelatihan yang mendalam untuk bisa mengaplikasikan di dunia kerja.,” imbuhnya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Gunungkidul Eko Rustanto. Menurut dia, UPT BLK harus butuh perbaikan karena fasilitas dan kompetensi dalam pelatihan tersebut masih butuh ditingkatkan. “BLK sebagai salah satu cara menciptakan calon tenaga kerja yang unggul. Jadi keberadaanya harus benar-benar diperhatikan,” kata Eko.
Dia mengungkapkan, untuk saat ini ketrampilan yang ada di BLK masih sebatas kemampuan dasar sehingga ketrampilan yang dimiliki peserta kursus masih sangat terbatas.
“Untuk jenisnya sudah bervariasi mulai dari ketrampilan menjahit, komputer, las hingga perbengkelan. Namun ini harus lebih diperdalam lagi sehingga lulusan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas,” katanya.