ESPOS.ID - Ilustrasi upah buruh. (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Kanalsemarang.com, SEMARANG—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng berharap agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak dilakukan setiap tahun karena akan menghambat peningkatan investasi.
"Kalau kenaikan UMP dilakukan setiap tahun maka akan memberatkan investor yang ada di Jawa Tengah, selain itu investor yang ingin masuk ke Jateng juga akan berpikir lagi untuk jadi masuk atau tidak," jelas Ketua Apindo Jateng Frans Kongi seperti dikutip Antara, Senin (27/10/2014).
Selain itu, kenaikan UMP yang terjadi setiap tahun dapat mengakibatkan para investor enggan menyuntikkan dana. Mereka lebih memilih berinvestasi ke negara lain, di mana tenaga kerja memiliki produktivitas sama dengan upah yang lebih murah.
"Para investor di usaha-usaha padat karya bisa jadi pindah ke luar negeri di antaranya ke Banglades dan Vietnam karena di sana upah tenaga kerja masih murah," jelasnya.
Frans tidak memungkiri bahwa kenaikan UMP tetap harus dilakukan demi kesejahteraan para SDM yang ada di suatu daerah, namun demikian jangan dilakukan dalam kurun waktu yang terlalu singkat.
"Idealnya dilakukan antara 3-4 tahun, sedangkan untuk menyejahterakan para pekerja lebih baik ada insentif bulanan yaitu selain upah, mereka juga diberi bonus berdasarkan produktivitas," jelasnya.
Dengan demikian, dipastikan bisa meminimalisasi para pekerja yang kurang produktif. Dampak positif yang lain adalah terjadi peningkatkan kuantitas produksi pada perusahaan tersebut.
"Keuntungan bisa semakin besar serta para pekerja tetap sejahtera, dalam hal ini tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan tuntutan kenaikan upah karena adanya kenaikan harga bahan pokok, listrik, dan sebentar lagi kemungkinan adanya kenaikan harga BBM, Frans menilai hal tersebut menjadi tugas Pemerintah untuk dapat mengendalikannya.
"Harapan kami Pemerintah untuk dapat menekan harga agar tidak terjadi inflasi, dengan demikian dunia usaha tetap berjalan lancar," jelasnya.