by Rima Sekarani I.n. Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Rabu, 24 Agustus 2016 - 14:55 WIB
ESPOS.ID - Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo tampak berdampingan saat memberikan penghargaan bagi warga Kulonprogo yang berprestasi di bidang perkoperasian pada puncak acara peringatan Hari Koperasi Ke-69 di halaman Toko Milik Rakyat (Tomira) KUD Harapan, Temon, Selasa (23/8/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI/Harian Jogja)
Harianregional.com, KULONPROGO-Akuisisi toko berjejaring oleh koperasi dinilai menjadi jalan tengah bagi kepentingan pengusaha dan rakyat. Kerja sama tersebut juga membuat produk lokal berkesempatan memperluas jaringan pemasarannya.
Hal tersebut diungkapkan dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UGM, Sahid Susilo Nugroho, dalam sarasehan puncak Hari Koperasi ke-69 tahun 2016 di halaman Tomira KUD Harapan, Temon, Kulonprogo, Selasa (23/8/2016).
“Koperasi bisa belajar tentang sistem usaha yang lebih moderen,” ujar Sahid.
“Koperasi bisa belajar tentang sistem usaha yang lebih moderen,” ujar Sahid.
Sahid mengatakan, selama ini sejumlah pemerintah daerah memilih membuat kebijakan untuk menolak dan memusuhi toko modern, termasuk toko berjejaring yang keberadaannya semakin menjamur.
Hal itu karena pemerintah memiliki kepentingan untuk melindungi pasar tradisional dan toko kelontong yang dikelola masyarakat. Konflik tanpa akhir pun terus berlangsung karena kalangan pengusaha tetap ingin jaringan bisnisnya berkembang.
Sahid lalu memaparkan, masyarakat pada dasarnya tidak bisa begitu saja menolak perkembangan dunia bisnis. Toko modern tetap dibutuhkan. Namun, keberadaannya harus dikendalikan agar tidak mematikan perekonomian rakyat.
Selain transfer pengetahuan seputar manajemen bisnis retail, akuisisi toko berjejaring juga membuka akses produk lokal Kulonprogo ke pasar nasional.
“Ini bisa jadi terobosan selanjutnya karena selama ini sangat sulit menembus dominasi merek global di rak toko moderen,” ucap Sahid.
Tomira pun tidak semestinya hanya sekedar label yang terlihat dari luar. Sistem yang dijalankan berbeda dengan bisnis waralaba biasa. Sahid menguraikan, Tomira tidak dibebani biaya royalti dan wajib memberdayakan sumber daya manusia lokal atau warga Kulonprogo.
Pasokan produk juga bukan hanya dari perusahaan prinsipal tapi juga koperasi sehingga memungkinkan masuknya produk lokal. Manajemen toko juga dikelola dengan sistem kerja sama antara perusahaan prinsipal dan koperasi sebagai mitra lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kulonprogo, Sri Harmintarti menyatakan kerja sama koperasi dengan kalangan pengusaha besar harus dikuatkan.
Hal itu karena adanya tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). “Kemandirian koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” kata dia.