by David Kurniawan Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Jumat, 11 Maret 2016 - 19:20 WIB
Harianregional.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mewajibkan masing-masing kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah memiliki rencana strategis terhadap program kerja yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemantauan, termasuk mengetahui kendala apa saat program itu tidak bisa tercapai.
Untuk mengetahui program-program stretegis yang dimiliki, Bupati Gunungkidul Badingah siap memanggil masing-masing kepala SKPD untuk menyampaikan rencana kerja yang telah disusun.
Oleh karenanya, dia berharap masing-masing instansi segera merumuskan rencana strategis, hal ini menjadi penting untuk mempermudah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD).
“Akan kita panggil satu per satu. Namun yang paling penting, program yang dimiliki harus sesuai dengan visi misi kami [Badingah-Immawan Wahyudi] saat berkampanye,” kata Badingah kepada wartawan Kamis (10/3/2016).
Menurut dia, selain untuk pembahasan dalam RPJMD, rencana strategis yang dimiliki di masing-masing SKPD juga penting untuk meningkatkan pelayanan yang ada. Sebisa mungkin, program yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan di Gunungkidul benar-benar bisa diwujudkan.
“Kami ingin semua SKPD bisa meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, saya siap melakukan pemantauan dan pengawasan,” katanya.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyusunan RPJMD yang disesuaikan degan visi misi kepala daerah terpilih. Langkah awal dalam penyusunan diawali dengan mendatangkan tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan pada Selasa (8/3/2016) lalu.
“Gambaran isi RPJMD sudah ada, selanjutnya, kami akan terus melakukan pembahasan bersama dengan masing-masing dinas,” katanya.
Dia menjelaskan, proses pembahasan juga sudah disamakan dengan visi misi Badingah-Immawan Wahyudi. Rencananya program kerja yang tertuang dalam RPJMD akan disesuaikan dengan isu-isu strategis dan program skala prioritas. “Kami sangat yakin hasilnya akan optimal, apalagi ibu bupati dan pak wakil bupati akan mengawal secara langsung,” katanya.
Sri Suhartanta pun berharap agar program kerja yang dimiliki di setiap SKPD memiliki dasar acuan yang jelas. Tujuannya agar mudah dipahami dan dalam pengimplementasiannya nanti tidak ada kesulitan sehingga bisa sesuai dengan yang ditargetkan.