ESPOS.ID - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah. (Solopos-Dok.)
Madiunpos.com, KEDIRI -- Lebih dari 39.000 warga Kota Kediri dinilai tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
"Itu tidak hanya warga yang belum punya KTP elektronik, tapi saat pencocokan dan penelitian [coklit] belum bisa bertemu bersangkutan untuk memastikan apakah yang bersangkutan punya KTP elektronik atau belum," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Agus Rofik di Kediri, Jumat (16/3/2018).
KPU, kata dia, telah melakukan proses rekapitulasi hasil coklit yang telah dilakukan oleh petugas. Selain ada lebih dari 39.000 warga yang masuk kriteria tidak memenuhi syarat, juga ditemukan ada pemilih baru hingga lebih dari 16.000 orang.
Sesuai dengan data yang dikirimkan dari pusat, jumlah pemilih di Kota Kediri adalah 224.291 orang, namun setelah melalui tahapan coklit jumlah pemilih itu berkurang drastis menjadi 201.465 orang. Jumlah itu sekaligus ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS).
"Tim telah membersihkan dari yang tidak memenuhi syarat, sehingga angkanya lumayan. Ada pemilih baru sekitar 16.000 dan jumlah yang baru ini ditetapkan jadi DPS," kata dia.
Untuk selanjutnya, dari hasil veriifkasi sementara itu, akan disebarkan ke masyarakat untuk mendapatkan tanggapan. Dengan itu, baik masyarakat maupun tim kampanye pasangan calon bisa ikut melakukan pemantauan jumlah pemilih di kota itu. Mereka yang merasa namanya belum terdaftar juga bisa langsung konfirmasi ke petugas.
"Ini akan dilakukan pencermatan. Jika ada warga yang belum masuk, bisa dilakukan perbaikan sampai penetapan DPT [daftar pemilih tetap] yang akan kami lakukan antara 13-19 April 2018," kata dia.
Pilkada Kota Kediri diikuti tiga pasangan calon, yakni Aizzudin-Sujono Teguh Widjaya, petahana Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah, serta mantan wali Kota Kediri Samsul Ashar dengan pasanganya Teguh Juniadi.