by Holy Kartika N. S Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Selasa, 2 Desember 2014 - 16:19 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi lahan tujuan transmigrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianregional.com, KULONPROGO—Permohonan transmigrasi terus meningkat. Sayangnya, tempat diinginkan tak sesuai dengan kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo dengan wilayah tujuan.
Pada tahun ini permohonan yang masuk mencapai 113 kepala keluarga, namun yang bisa diberangkatkan hanya 19 kepala keluarga. Hal itu dipaparkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Eko Pranyoto.
"Kebanyakan yang diinginkan masyarakat lokasinya di Sumatra. Tapi kerja sama transmigrasi Kulonprogo dengan Kalimantan dan Sulawesi," ujar Eko saat dihubungi Harian Jogja, Senin (1/12/2014).
Eko memaparkan, selain terbatasnya kuota, penempatan transmigran di lokasi juga menjadi persoalan. Permasalahan yang terjadi biasanya saat transmigran telah mengolah lahan yang ditempati.
Dia menambahkan, pengecekan lahan baik lokasi maupun surat-surat sebelum penempatan tidak ada masalah. Namun, setelah diproses menjadi lahan transmigran, persoalan muncul.
"Biasanya proses jadi lahan transmigran membutuhkan waktu empat tahun. Setelah diolah malah bersengketa dengan masyarakat setempat," jelas Eko.
Lebih lanjut Eko menambahkan, tahun ini baru lima kepala keluarga yang sudah menempati lahan transmigrasi, tiga KK asal Kokap dan satu KK dari Lendah serta Temon.
Penempatan KK transmigran itu di Kabupaten Sambas, Kalimantan. Setiap kepala keluarga akan menerima sekitar dua hektare lahan.
"Masih ada 14 KK lagi yang belum belum diberangkatkan. Namun, kami terus memantau kondisi lahan agar saat nanti ditempati tidak lagi bermasalah," imbuh Eko.
Kalimantan Utara Eko menambahkan, pada tahun lalu jumlah kepala keluarga yang diberangkatkan mencapai 27 KK. Pada tahun depan penyebaran transmigrasi akan difokuskan ke Kalimantan Utara. Dia mengatakan, rencananya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan membangun 50 kawasan transmigran untuk warga DIY.
"Kuota yang diberikan setiap kabupaten kota ada sekitar sepuluh lahan untuk sepuluh transmigran," kata Eko.