regional
Langganan

Mbak Ita Bantah Mal Pelayanan Publik Kota Semarang Pindah ke Plasa Simpang Lima

by Fitroh Nurikhsan  - Espos.id Jateng  -  Selasa, 24 September 2024 - 18:45 WIB

ESPOS.ID - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita mengomentari isu relokasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Selasa (24/9/2024).

Esposin, SEMARANG -- Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang karib disapa Mbak Ita, membantah kabar yang menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bakal memindahkan atau merelokasi Mal Pelayanan Publk (MPP) Kota Semarang ke Plasa Simpang Lima. 

Sebelumnya, banyak beredar informasi yang menyebut lokasi MPP di Terminal Tipe A Mangkang terlampau jauh dan sulit diakses masyarakat sehingga akan dipindah di pusat kota, tepatnya di Plasa Simpang Lima. 

Advertisement

Meski demikian, Mbak Ita membantah informasi tersebut. Menurutnya, Plasa Simpang Lima bukan opsi terbaik sebagai tempat MPP Kota Semarang.

“Sebenarnya bukan di Plasa Simpang Lima ya, kami mau mencoba menyewa atau memakai Gedung Korpri di Jalan Mangunsarkoro yang tidak terpakai,” kata Mbak Ita saat ditemui Espos.id di Hotel Patra, Kota Semarang, Selasa (24/9/2024).

Advertisement

Mbak Ita beralasan Pemkot Semarang enggan memindahkan MPP ke Plasa Simpang Lima salah satunya perihal lokasi. Makanya, dia masih memilih tempat yang sekiranya mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Kalau saya mempertimbangkan tempat (MPP) di Plasa Simpang Lima itu harus bayar parkir, terus harus naik ke lantai 3 atau 4. Kita cari tempat yang lokasinya di tengah [Kota Semarang],” ungkapnya.

Advertisement

Lebih lanjut, dalam menentukan kriteria tempat MPP yang baru, Mbak Ita menyebut tempatnya tidak harus luas, terpenting bisa mengakomodasi lembaga-lembaga yang mengurus perizinan.

Dia juga mengaku didorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuannya tak lain untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

“Iya tetap pindah [relokasi] pada tahun 2025 juga sudah kami anggarkan. Tapi harus tersedia dulu kantornya. Namanya MPP itu harusnya di tengah bukan di pinggiran atau sebagainya. Biaya operasional di sana juga cukup besar,” tukasnya.

Advertisement
Imam Yuda Saputra - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif