ESPOS.ID - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan setempat menganggarkan dana Rp40 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terkaver dalam penerima bantuan iuran pada 2015.
"Kendati demikian, dana puluhan miliar rupiah yang dianggarkan untuk membayar premi BPJS Kesehatan itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang jaminan kesehatannya belum terkaver," kata Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo di Semarang, Jumat (7/8/2015).
Ia memerinci anggaran sebesar Rp40 miliar itu diperuntukkan untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi 159.000 masyarakat, sedangkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan 48 persen dari 34 juta warga di Jateng masuk kategori miskin, sangat miskin, kurang mampu, dan tidak mampu.
Menurut dia, 44 persen dari jumlah warga Jateng yang masuk kategori miskin itu sudah terkaver BPJS Kesehatan dengan premi dibayar dari penerima bantuan iuran.
"Sisanya ada 4 persen atau sekitar 1,6 juta jiwa yang belum terkaver BPJS Kesehatan dengan penerima bantuan bantuan iuran, sedangkan premi BPJS untuk 159 ribu jiwa dibayar dengan menggunakan dana dari APBD Provinsi Jateng," ujarnya.
Ia menjelaskan jumlah masyarakat miskin yang pembayaran premi BPJS Kesehatannya belum terkaver APBD Provinsi Jateng itu bukan berarti tidak memiliki jaminan kesehatan karena pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota sudah ikut membantu membayar premi.
"Terus terang kami belum memiliki data berapa jumlah jiwa pembayaran premi BPJS Kesehatannya dikaver oleh pemerintah kabupaten/kota sebab jaminan kesehatan yang diterima masih berupa Jamkesda dan belum diintegrasikan dengan BPJS," katanya.
Jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk Jamkesda pada 2014, kata dia, jumlah anggaran untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin pada tahun ini masih lebih besar.