by Adhik Kurniawan - Espos.id Jateng - Selasa, 13 Agustus 2024 - 18:26 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi aneka alat kontrasepsi. (Freepik)
Esposin, SEMARANG – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Tengah (Jateng), mengaku prihatin atas disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Sebab, kebijakan ini dinilai bisa berpotensi memicu perilaku menyimpang di kalangan remaja.
Ketua Pimpinan Wilayah IPM Jateng, Daei Aljani, menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang berakar pada prinsip agama dan moral, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan tanggung jawab. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengedukasi generasi muda agar menjauhi perilaku negatif seperti zina, minuman keras, dan narkoba.
“Alih-alih menyediakan kontrasepsi yang bisa disalahartikan sebagai lampu hijau untuk perbuatan zina, pemerintah seharusnya fokus pada pendidikan kesehatan reproduksi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan agama,” harap Aljani dalam keterangan tertulisnya,Selasa (13/8/2024).
Aljani menganggap jika pendekatan yang diadopsi dalam peraturan ini, terlalu dipengaruhi oleh konsep Pendidikan Seks Komprehensif (CSE) Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat meninjau ulang peraturan ini dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap moralitas generasi muda.
“Kami tidak menolak perlunya edukasi kesehatan reproduksi, tetapi metode penyampaiannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung,” ujarnya.
Sebagai pelajar Muhammadiyah yang memegang teguh ideologi belajar dan gerakan kepemimpinan berdampak, IPM menegaskan bahwa isu ini harus dikawal dengan serius. Pihaknya menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moral, bukan sekadar menyediakan alat kontrasepsi.
Ketua Bidang Advokasi IPM Jateng, Rizki Anugrah Robby, menambahkan bahwa Muhammadiyah akan berada di garda terdepan dalam mengawal moralitas generasi muda. Khususnya dalam menunjukkan betapa pentingnya peran pelajar Muhammadiyah dalam mengatasi isu ini.
Rizki menambahkan bahwa peran organisasi pelajar sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi pelajar. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyelenggarakan forum rutin dengan organisasi pelajar untuk membahas isu-isu pendidikan.
“Ruang dialog sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi pelajar,” nilai Rizki.