Esposin, SEMARANG - Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kondisi itu pun, menurut Ganjar, membuat situasi politik Tanah Air diliputi ketakutan. Berbagai ancaman hukum itu disinyalir berasal dari pihak-pihak yang ingin turut campur atau cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada 2024.
Promosi Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Best Private Bank for HNWIs
"Hari ini kita mengalami situasi republik dalam ketakutan. Masyarakat takut, kepercayaan terhadap lembaga publik menurut. Mereka yang tidak tugas pemilu, janganlah ikut campur pertandingaan dengan model tekanan, hilangkan!," ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Rabu (4/9/2024).
Ganjar kemudian mencontohkan kasus yang menimpa kader PDIP yakni mantan Bupati Batubara, Zahir. Calon yang diusung PDIP pada Pilkada Batubara itu baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap penerimaan PPPK Kabupaten Batubara 2023/2024.
Padahal, sebelumnya Zahir sudah mendapat rekomendasi dari PDIP dan telah mendaftar sebagai bakal calon bupati pada Pilkada Batubara 2024.
"Yang terjadi di Batubara, calon PDIP, sudah daftar dan hari ini ditahan, [ditetapkan] tersangka. Kita komunikasi dan dia bahasanya sudah di-TO [target operasi]," ungkap Ganjar.
Intimidasi
Ganjar juga menyebutkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Boyolali telah diperiksa terkait kasus hukum. Jumlahnya mencapai 200-an orang.Ia pun menilai hal itu sebagai bentuk intimidasi. Selama ini, Boyolali dikenal sebagai basis massa PDIP. Bahkan, Boyolali satu dari dua kabupaten di Jateng yang memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada Pilpres 2024.
Sementara disinggung terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menjelang pendaftaran pasangan calon pada Pilwalkot Semarang, Ganjar enggan banyak berkomentar. Ia justru mempersilakan masyarakat untuk menilai kasus tersebut.
"Kita tidak katakana seperti itu, tapi kalau ada problem kasusnya, silakan. Mendekati kontestasi [pilkada] bisa dirasakan kok," ujarnya.
KPK beberapa waktu lalu melakukan pemeriksaan secara intensif di Balai Kota Semarang. Penyidik KPK bahkan turut menggeledah rumah pribadi Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
Namun kendati pemeriksaan disertai penggeledahan itu sudah berlangsung lebih dari sebulan lalu, KPK belum juga mengumumkan nama-nama tersangka. Dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang itu hingga kini juga belum menemukan titik terang, meski akhirnya PDIP telah memutuskan untuk memberikan rekomendasi pada Pilwalkot Semarang 2024 kepada Agustina Wilujeng sebagai calon wali kota dan bukan Mbak Ita selaku calon petahana atau incumbent.
