by Redaksi - Espos.id Jogja - Senin, 3 Februari 2014 - 12:27 WIB
Kepala Dinas Sosial Bantul Mahmudi menyatakan, lembaganya telah bertemu dengan perwakilan warga difabel tersebut setelah media ini memberitakan kondisi puluhan warga difabel yang luput dari perhatian pemerintah itu.
"Kami sudah bertemu dan mengecek data-data mereka," kata Mahmudi Minggu (2/2/2014).
Dari hasil verifikasi Dinas Sosial ke lapangan, ada tiga warga difabel yang sama sekali tidak tersentuh bantuan pemerintah seperti raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), jaminan kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ikut membantu biaya pendidikan.
Sedangkan puluhan warga lainnya rata-rata hanya menikmati satu program. Misalnya hanya menerima raskin atau hanya menerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Harusnya tiap warga miskin apalagi difabel dapat menikmati empat program itu," ujarnya.
Dinas Sosial kini mengupayakan agar puluhan warga tersebut masuk dalam data penerima bantuan program pemerintah di atas.
"Kalau menunggu perubahan data pemerintah pusat seperti Jamkesmas itu lama. Kami upayakan untuk kesehatan bisa dikover Jamkesda atau anggaran daerah," terangnya.
Mahmudi berjanji mengupayakan bantuan untuk warga miskin tersebut dimulai tahun ini.
Wahyu Slamet salah satu difabel warga Dusun Tapen, Argosari Sedayu Bantul, mengungkapkan, pemerintah bergerak cepat setelah kabar mengenai kondisi mereka diberitakan di media.
"Kami diundang ke Dinas Sosial untuk [mengecek] data difabel," imbuhnya sembari mengucapkan terimakasih kepada Harian Jogja.
Pihaknya tengah mengumpulkan data lengkap seluruh difabel di Bantul. Data itu tak hanya dilaporkan ke Dinas Sosial namun juga ke Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)