by Ujang Hasanudin Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Sabtu, 20 Desember 2014 - 00:20 WIB
ESPOS.ID - Puluhan pengemudi becak motor (betor) menggelar aksi di halaman DPRD DIY, Jl. Malioboro, Jogja, Selasa (28/1). Mereka terus mendesak untuk dilegalkan betor serta mengkritisi surat edaran Gubernur DIY tentang larangan beroperasinya becak motor dan surat dari kepolisian tentang hal yang sama. (Harian Jogja/Gigih M. Hanafi)
Harianregional.com, JOGJA-Becak motor (betor) selama ini hanya dipandang dari aspek hukum. Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jogja Hamzal Wahyudi menuturkan melihat aspek lain seperti kesejahteraan pemilik betor karena betor merupakan sumber penghasilan satu-satunya yang dimiliki belum diperhatikan.Menurut Hamzal, betor memang tidak ada uji kelayakan dan standar teknis karena memang betor belum jelas masuk kategori kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Jika melakukan modifikasi kendaraan untuk pribadi hal itu disebutnya tidak dilarang dalam undang-undang lalu lintas. Persoalan digunakan untuk kendaraan umum, kata Hamzal, maka yang harus melakukan uji kelayakan adalah pemerintah.
"Selama ini pemerintah tidak berupaya melakukan uji kelayakan. Yang ada hanya razia dan tidak memperhatikan nasib mereka," tandas Hamzal selaku pendamping hukum Paguyuban Betor.
Direktur Jogja Traffick Watch, Tommy Susanto sepakat dengan rekomendasi DPRD DIY yang akan menguji kelayakan betor. Diakuinya, keberadaan betor berpotensi membuat kesemrawutan jalan.
Saat ini saja potensi betor di DIY, ada sekitar 8.000 an jika betor dibiarkan maka pertumbuhan betor tidak akan terkendali dan dapat menambah arus lalu lintas semrawut. Belum lagi persoalan trayek yang berpotensi terbentur dengan angkutan yang standar dan layak yang sudah ada.
"Kalau ada uji kelayakan saya kira bagus, tinggal nanti disesuaikan dengan standar keamanan dan keselamatannya," ucap dia.