by Eva Syahrani Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Jumat, 11 Januari 2013 - 08:49 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Hal ini berbeda dengan warga dengan tingkat perekonomian yang mapan yang sangat mudah mendapatkan akses. Tak pelak, masih banyak pengangguran maupun kemiskinan yang ada.
Tim leader konsultan manajemen wilayah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP) DIY, Nanang Priyana mengungkapkan, sulitnya masyarakat miskin mendapatkan akses salah satunya terlihat dari masih sulitnya mendapatkan pinjaman di bank untuk modal usaha.
Bahkan bank lebih memilih memberikan pinjaman pada masyarakat kaya dengan nilai tinggi dari pada masyarakat miskin dengan nilai rendah.
Hal ini sering kali membuat masyarakat terjerat pada utang kepada renternir. Ujung-ujungnya, masyarakat miskin semakin terjepit dan roda perekonomian sulit berjalan.
"Harapkan itu berubah masyarakat miskin harus jadi pelaku utama pembangunan dan melibatkan masyarakat luas tidak hanya jadi penonton dan korban seperti saat ini. Sehingga PNPM Perkotaan fokus itu untuk kemandirian," ucap dia dalam rapat koordinasi sinkronisasi program PNPM mandiri perkotaan bersama kepala desa dan forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Bantul yang digelar di gedung Parasamya, Pemkab Bantul, Kamis (10/1/2013).
BKM yang ada di masyarakat didorong menjadi poros untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pengguliran dana dengan proses yang mudah dan tanpa agunan diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengakses modal.
Selain itu tambahan keterampilan dan pendampingan juga jadi bekal untuk masyarakat melangsungkan usaha. Hanya saja, hingga saat ini, dana BKM belum bisa besar, berkisar Rp1 juta hingga Rp3 juta per kelompok.
Assisten Koordinator Kota Bantul Bidang Managemen Keuangan, Umi Azizah memaparkan pinjaman yang digulirkan tak berjalan mulus. Banyak masyaraka yang tidak mengembalikan. "Ada sekitar 30 persen kredit macet, karena masyarakat sering menganggap itu pemberian negara," papar dia.
Kepala Desa Sumbermulyo, Anik Widayani, mengakui jika BKM dapat berperan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asalkan memang dijalankan dengan serius transparansi dan akuntabilitas agar dipercaya masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah desa.