Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

UAN bisa ditiadakan

author
Kamis, 26 November 2009 - 11:26 WIB
UAN bisa ditiadakan
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

JOGJA: Ujian Akhir Nasional (UAN) menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M. Nuh, bisa ditiadakan. Hal itu dikatakan M. Nuh saat dimintai tanggapan menyusul keputusan MA menolak kasasi pemerintah terkait pelaksanaan UAN. Sedangkan kalangan pendidikan dan orang tua menyambut beragam keputusan tersebut.

Meski mengatakan UAN bisa ditiadakan, namun Mendiknas mengisyaratkan pelaksanaan UAN 2010 mendatang sudah direncanakan secara matang sejak dari aturan hingga pendanaan, sehingga tahun depan masih harus tetap berjalan. “Keputusan menteri ada, peraturan (UAN 2010) sudah dibuat, sudah ada di APBN, dan masuk program nasional,” kata Nuh, saat ditemui di Ruang Rektorat UGM, di Gedung Pusat UGM, Rabu (25/11).

Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026

MA mengumumkan melalui situs resminya menolak permohonan pemerintah terkait perkara Ujian Nasional dalam perkara nomor 2596 K/Pdt/2008. Putusan itu sekaligus menguatkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta mengenai ujian nasional,  yang saat ini dinamai Ujian Akhir Nasional (UAN).

Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu menguatkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) melalui putusan No 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST pada 21 Mei 2007. Putusan PN Jakpus itu menilai pemerintah lalai memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban ujian nasional.

Dalam pertimbangannya MA menyebutkan pemerintah wajib menyediakan anggaran memadai untuk meningkatkan kualitas guru, sarana, dan akses informasi yang lengkap ke seluruh daerah sebelum menjalankan ujian nasional. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi beban psikologis yang dialami oleh para korban.

M. Nuh menambahkan ia akan menunggu penjelasan resmi MA perihal penolakan kasasi itu.  “Kami tetap harus baca putusan secara lengkap,” ujarnya. Pihaknya juga akan mempertimbangkan penggunaan hak mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Dia mengatakan, “Setelah kasasi ada hak PK, siapapun harus menghormati hak hukum itu”.

Bagi siswa yang menghadapi UAN, M Nuh berpesan agar tetap belajar, tidak perlu memikirkan permasalahan putusan MA tersebut. Masyarakat pun diminta tetap menjaga iklim pembelajaran yang kondusif dan tidak resah.

Terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan para penggugat Ujian Nasional (UN) langsung ditanggapi oleh Komisi X DPR RI. Mereka akan menggelar rapat kerja dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada Kamis ini. “Kita akan bahas ini dengan jajaran Diknas,” kata Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Mahyudin, seperti dikutip detikcom.

Jangan PK
Wuryadi, pakar pendidikan UNY, ketika dihubungi justru menyarankan pemerintah tidak mengajukan PK. Pasalnya putusan MA sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peniadaan UAN juga sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragam. “Mengapa harus PK, bila tidak lebih baik,” kata Wuryadi. Dia menilai UAN yang seragam secara nasional tidak adil mengingat kualitas pendidikan, termasuk pelaksanaan dan prasarana pendidikan belum standar.

Wuryadi mengusulkan, UAN yang digunakan sebagai standar kelulusan siswa bisa didasarkan ujian sekolah atau ujian wilayah yang memiliki standar sama. Sedangkan ujian masuk perguruan tinggi bisa menggunakan nilai rapor – mulai kelas 1 – 3 SMA sederajat-- karena lebih terukur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DIY, Ahmad Zainal Fanani dan beberapa kepala sekolah di Jogja mengaku sebenarnya mendukung UAN.

“Kami mendukung UAN, tapi tidak setuju bila dijadikan satu-satunya standar kelulusan,” kata Zainal. Dia menilai UAN hanya berfungsi sebagai alat pemetaan keberhasilan proses belajar di berbagai daerah.  UAN saat ini, lanjut Zainal, cenderung dijadikan tolok ukur kelulusan bagi siswa. Sedangkan kelulusan siswa ditentukan nasional yang tidak tahu perkembangan siswa secara langsung. “Penentu utama kelulusan siswa seharusnya sekolah, pihak yang tahu betul bagaimana perkembangan siswa,” tegasnya.

Kepsek SMAN 6 Jogja, Rubiyatno menguraikan UAN salah satu alat evaluasi kebijakan pendidikan nasional saat ini. Sekolah pun bisa mendapatkan gambaran mengenai proses belajar yang terjadi di sekolah. “UAN harus tetap diadakan, namun jangan menjadi satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan,” katanya. Dirinya berpendapat jika kelulusan siswa seharusnya ditentukan oleh sekolah. Namun selama ini, lanjutnya, sekolah sama sekali tidak mendapatkan otoritas tersebut karena terbentur peraturan pemerintah.

Terpisah, Kepsek SMAN 10  Jogja, Timbul Mulyono mengaku UAN masih perlu diadakan. Pasalnya UAN salah satu alat penilaian eksternal untuk proses kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan sekolah. Meski setuju pelaksanaan UAN, Timbul juga prihatin UAN hanya dijadikan satu-satunya tolok ukur kelulusan siswa. Padahal berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sekolah berhak untuk menentukan kelulusan siswa. Kelulusan ditentukan berdasarkan rapat pleno dewan guru dan UAN menjadi salah satu penentunya.

Sementara St. Kartono, pengajar SMA Kolese De Britto menyatakan kegembiraannya dengan keputusan itu. "Saya gembira, dan saya pikir, dengan [keputusan] itu substansi keadilan terpenuhi," ujar kolomnis pendidikan di sejumlah media massa ini. Dikatakannya keadilan kembali didapatkan karena dengan UAN siswa diperlakukan tidak adil karena dievaluasi oleh bukan gurunya sendiri. Dari sisi guru, juga diperlakukan tidak adil karena haknya untuk mengevaluasi murid diambilalih oleh pemerintah.

Ralina Transistari, ibu siswa kelas III SMA, menyatakan keheranannya dengan keputusan MA di saat para siswa kelas III sudah menyiapkan diri untuk mengikuti UAN. “Keputusan itu merugikan. Saat ini kan tes sekolah, materi ujian, pengayaan sudah mengarah ke sana [UAN]. Apalagi menteri mengatakan UAN akan diajukan supaya tidak lulus bisa ada waktu untuk mengulang.

Kalau berubah, tugas guru jadi tambah berat,” tuturnya. Ralina menyebutkan berbeda pendapat dengan anaknya, Ocha siswa Kelas III SMAN 8, yang justru gembira kalau UAN ditiadakan. “Ocha bilang kalau rencana semula UAN diajukan, ia jadi berkurang persiapan belajarnya,” ujar Ralina.

Oleh A. Adi Prabowo, Miftahul Ulum & Olivia Lewi Pramesti
HARIAN JOGJA

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.