JOGJA: Ujian Akhir Nasional (UAN) menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M. Nuh, bisa ditiadakan. Hal itu dikatakan M. Nuh saat dimintai tanggapan menyusul keputusan MA menolak kasasi pemerintah terkait pelaksanaan UAN. Sedangkan kalangan pendidikan dan orang tua menyambut beragam keputusan tersebut.
Meski mengatakan UAN bisa ditiadakan, namun Mendiknas mengisyaratkan pelaksanaan UAN 2010 mendatang sudah direncanakan secara matang sejak dari aturan hingga pendanaan, sehingga tahun depan masih harus tetap berjalan. “Keputusan menteri ada, peraturan (UAN 2010) sudah dibuat, sudah ada di APBN, dan masuk program nasional,” kata Nuh, saat ditemui di Ruang Rektorat UGM, di Gedung Pusat UGM, Rabu (25/11).
Unggul di Layanan Pembayaran Digital, BRI Raih 8 Penghargaan PRIMA Awards 2026
MA mengumumkan melalui situs resminya menolak permohonan pemerintah terkait perkara Ujian Nasional dalam perkara nomor 2596 K/Pdt/2008. Putusan itu sekaligus menguatkan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta mengenai ujian nasional, yang saat ini dinamai Ujian Akhir Nasional (UAN).
Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu menguatkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) melalui putusan No 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST pada 21 Mei 2007. Putusan PN Jakpus itu menilai pemerintah lalai memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban ujian nasional.
Dalam pertimbangannya MA menyebutkan pemerintah wajib menyediakan anggaran memadai untuk meningkatkan kualitas guru, sarana, dan akses informasi yang lengkap ke seluruh daerah sebelum menjalankan ujian nasional. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi beban psikologis yang dialami oleh para korban.
M. Nuh menambahkan ia akan menunggu penjelasan resmi MA perihal penolakan kasasi itu. “Kami tetap harus baca putusan secara lengkap,” ujarnya. Pihaknya juga akan mempertimbangkan penggunaan hak mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Dia mengatakan, “Setelah kasasi ada hak PK, siapapun harus menghormati hak hukum itu”.
Bagi siswa yang menghadapi UAN, M Nuh berpesan agar tetap belajar, tidak perlu memikirkan permasalahan putusan MA tersebut. Masyarakat pun diminta tetap menjaga iklim pembelajaran yang kondusif dan tidak resah.
Terbitnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan para penggugat Ujian Nasional (UN) langsung ditanggapi oleh Komisi X DPR RI. Mereka akan menggelar rapat kerja dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada Kamis ini. “Kita akan bahas ini dengan jajaran Diknas,” kata Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Mahyudin, seperti dikutip detikcom.
Jangan PK
Wuryadi, pakar pendidikan UNY, ketika dihubungi justru menyarankan pemerintah tidak mengajukan PK. Pasalnya putusan MA sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Peniadaan UAN juga sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragam. “Mengapa harus PK, bila tidak lebih baik,” kata Wuryadi. Dia menilai UAN yang seragam secara nasional tidak adil mengingat kualitas pendidikan, termasuk pelaksanaan dan prasarana pendidikan belum standar.
Wuryadi mengusulkan, UAN yang digunakan sebagai standar kelulusan siswa bisa didasarkan ujian sekolah atau ujian wilayah yang memiliki standar sama. Sedangkan ujian masuk perguruan tinggi bisa menggunakan nilai rapor – mulai kelas 1 – 3 SMA sederajat-- karena lebih terukur. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DIY, Ahmad Zainal Fanani dan beberapa kepala sekolah di Jogja mengaku sebenarnya mendukung UAN.
“Kami mendukung UAN, tapi tidak setuju bila dijadikan satu-satunya standar kelulusan,” kata Zainal. Dia menilai UAN hanya berfungsi sebagai alat pemetaan keberhasilan proses belajar di berbagai daerah. UAN saat ini, lanjut Zainal, cenderung dijadikan tolok ukur kelulusan bagi siswa. Sedangkan kelulusan siswa ditentukan nasional yang tidak tahu perkembangan siswa secara langsung. “Penentu utama kelulusan siswa seharusnya sekolah, pihak yang tahu betul bagaimana perkembangan siswa,” tegasnya.
Kepsek SMAN 6 Jogja, Rubiyatno menguraikan UAN salah satu alat evaluasi kebijakan pendidikan nasional saat ini. Sekolah pun bisa mendapatkan gambaran mengenai proses belajar yang terjadi di sekolah. “UAN harus tetap diadakan, namun jangan menjadi satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan,” katanya. Dirinya berpendapat jika kelulusan siswa seharusnya ditentukan oleh sekolah. Namun selama ini, lanjutnya, sekolah sama sekali tidak mendapatkan otoritas tersebut karena terbentur peraturan pemerintah.
Terpisah, Kepsek SMAN 10 Jogja, Timbul Mulyono mengaku UAN masih perlu diadakan. Pasalnya UAN salah satu alat penilaian eksternal untuk proses kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan sekolah. Meski setuju pelaksanaan UAN, Timbul juga prihatin UAN hanya dijadikan satu-satunya tolok ukur kelulusan siswa. Padahal berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sekolah berhak untuk menentukan kelulusan siswa. Kelulusan ditentukan berdasarkan rapat pleno dewan guru dan UAN menjadi salah satu penentunya.
Sementara St. Kartono, pengajar SMA Kolese De Britto menyatakan kegembiraannya dengan keputusan itu. "Saya gembira, dan saya pikir, dengan [keputusan] itu substansi keadilan terpenuhi," ujar kolomnis pendidikan di sejumlah media massa ini. Dikatakannya keadilan kembali didapatkan karena dengan UAN siswa diperlakukan tidak adil karena dievaluasi oleh bukan gurunya sendiri. Dari sisi guru, juga diperlakukan tidak adil karena haknya untuk mengevaluasi murid diambilalih oleh pemerintah.
Ralina Transistari, ibu siswa kelas III SMA, menyatakan keheranannya dengan keputusan MA di saat para siswa kelas III sudah menyiapkan diri untuk mengikuti UAN. “Keputusan itu merugikan. Saat ini kan tes sekolah, materi ujian, pengayaan sudah mengarah ke sana [UAN]. Apalagi menteri mengatakan UAN akan diajukan supaya tidak lulus bisa ada waktu untuk mengulang.
Kalau berubah, tugas guru jadi tambah berat,” tuturnya. Ralina menyebutkan berbeda pendapat dengan anaknya, Ocha siswa Kelas III SMAN 8, yang justru gembira kalau UAN ditiadakan. “Ocha bilang kalau rencana semula UAN diajukan, ia jadi berkurang persiapan belajarnya,” ujar Ralina.
Oleh A. Adi Prabowo, Miftahul Ulum & Olivia Lewi Pramesti
HARIAN JOGJA