Esposin, SLEMAN – Permasalahan snack saat acara pelantikan anggota KPPS di Kabupaten Sleman diharapkan bisa segera diselesaikan hingga tuntas. Namun, peristiwa yang sempat viral di media sosial itu dianggap belum ada kerugian negara yang ditimbulkan.
Meskipun, dalam pengadaan snack acara pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman itu anggarannya dipotong oleh vendor, dari Rp15.000 per orang menjadi Rp2.500 per orang.
Promosi 3 Tahun Holding UMi BRI, Layani 176 Juta Nasabah Simpanan dan 36,1 Juta Debitur
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, mengatakan berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum ada kerugian negara dikarenakan belum dilakukan. Namun, dengan mencuatnya masalah ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut kerja KPPS saat pemilihan umum berlangsung.
“Intinya jangan sampai petugas KPPS tidak mau bekerja karena masalah ini. Sebab, bisa membuat repot semuanya sehingga mengganggu kesuksesan pemilu di Sleman. Makanya harus dicarikan solusi yang terbaik,” katanya, Kamis (1/2/2024).
Kustini meminta kasus masalah snack di pelantikan KPPS ini diselesaikan sampai tuntas. Hal ini penting karena menyangkut kesuksesan dalam penyelanggaraan pemilu.
“Ini bukan hanya menyangkut dengan KPU atau Bawaslu, tetapi Pemkab, Polres, Kodim juga ikut akan terkena imbasnya karena menyangkut penyelenggaraan pemilihan,” jelas dia.
Menurut bupati, sudah ada koordinasi bersama dengan jajaran Forkopimda Sleman beserta dengan KPU dan Bawaslu. Selain membahas kesiapan pemilihan, juga mengenai masalah snack KPPS.
Diketahui, berdasarkan kesepakatan antara KPU Sleman dengan vendor PT. Jujur Kinaryo Projo harga konsumsi pelantikan sebesar Rp15.000 per orang. Namun faktanya saat pelantikan, snack yang disajikan diperkirakan hanya senilai Rp2.500 per orang.
“Ini yang dicarikan Solusi. Apakah sisanya [Rp12.500] bisa diberikan ke petugas KPPS, ini yang sedang dikonsultasikan. Intinya, saya berharap para petugas bisa tetap bekerja sesuai dengan ketugasan yang dimiliki,” kata Kustini.
Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama, membenarkan hingga sekarang belum ada kerugian terkait dengan masalah snack KPPS yang viral. Pasalnya, saat ini vendor belum mengajukan penagihan guna pembayaran kerja sama penyediaan konsumsi.
“Kami tunggu untuk penagihannya. Setelah ada, akan dikonsultasikan ke KPU DIY dan Inspektorat KPU DIY. Tapi, hingga sekarang belum ada tagihannya,” katanya.
Menurut dia, konsultasi untuk memastikan masalah pembayaran, apakah disesuaikan dengan kontrak atau sesuai saat penyajian.
“Kontraknya memang Rp15.000 per orang, tapi saat disajikah hanya di kisaran Rp2.500 per orang. Makanya, untuk pembayaran juga butuh dikonsultasikan,” katanya.
Yuyud mengakui sudah berusaha menghubungi pemilik vendor. Malahan, ia juga sudah pernah mendatangi rumah pemilik di Padukuhan Gedongan, Sumberarum, Moyudan, tapi tidak ketemu. “Nomornya juga tidak aktif,” katanya.
Dukuh Gedongan, Webbi Llian, membenarkan PT Jujur Kinaryo Projo berada di wilayahnya. Meski demikian, ia baru tahu jadi penyedia jasa konsumsi setelah viral sajian snack KPPS di Sleman. “Sebelumnya hanya tahu kalau ada usaha ekspedisi dan pengepakan minuman herbal,” katanya.
Menurut dia, untuk pemilik PT, Adi Hardianto tidak tahu keberadaannya dikarenakan sejak viral yang bersangkutan tidak ada di rumah.
“Sebelumnya sering ketemu saat salat, tapi sekarang sudah tak terlihat lagi,” katanya.