Esposin, SLEMAN -- Warga Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, senang setelah mendapatkan email dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan. Isi dari email tersebut adalah kepastian pembayaran uang ganti rugi (UGR) proyek jalan tol Jogja-Solo.
Salah satu warga di Bokoharjo yang terdampak tol Jogja-Solo, Priyono, mengatakan surat elektronik dari LMAN itu dikirim pada Jumat (6/1/2023). Dalam email itu disebutkan permohonan pembayaran UGR Desa Bokoharjo yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) tol Jogja-Solo statusnya sudah mendapatkan surat persetujuan. Meski demikian, belum disebutkan jadwal pencairan UGR.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
“Nunggu undangan dari satgas,” katanya.
Merespons kabar tersebut, warga Dusun Jobohan, Kalurahan Bokoharjo yang sebelumnya sempat memasang spanduk protes lantaran lamanya pembayaran UGR pun melepas spanduk.
Spanduk-spanduk itu sudah dipasang sejak 10 Desember 2022 lalu. “Sekarang spanduk kami lepas,” ungkapnya.
Warga sebelumnya memasang spanduk tersebut sebagai bentuk protes atas lamanya pembayaran UGR dari sosialisasi Tol Jogja-Solo pertama kali, akhir 2019 silam. Permohonan UGR untuk Bokoharjo sudah diajukan ke LMAN sejak akhir 2022 bersamaan dengan Tirtomartani dan Selomartani.
Sayangnya Tirtomartani dan Selomartani lebih dulu dijadwalkan pencairan UGR pada akhir Desember lalu, sementara Bokoharjo baru bisa 2023.
Kabid Pengadaan Tanah Kanwil BPN DIY, Margaretha Elya Lim Putraningtyas, mengatakan lamanya pencairan UGR disebabkan pandemi.
“Penlok [izin penetapan lokasi] terbit di 2020, itu ada pandemi, dua tahun. Di situ keuangannya tidak bisa ke tol semua karena dialihkan ke kesehatan. Jadi kami belum bisa melaksanakan [pembayaran ganti rugi] kalau belum ada uangnya,” katanya.