Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

SBY dikecam

author
Senin, 29 November 2010 - 11:48 WIB
SBY dikecam
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

JOGJA: Kecaman terus bergulir terhadap penyataan Presiden SBY terkait sistem monarki terhadap keistimewaan DIY. Bahkan Paguyuban Dukuh se-DIY siap melaporkan SBY ke Mahkamah Internasional, apabila aspirasi masyarakat DIY tidak mendapat tanggapan.

“Ya, ini karena kami secara de facto ingin mendudukan atau memfungsikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY. Istilahnya kalau kongres rakyat tidak diterima yang katanya presiden tidak sesuai demokrasi, kami bisa lari ke mana lagi kalau tidak ke sana?” kata  Ketua Paguyuban Dukuh se DIY (Semar Sembogo), Sukiman, saat dihubungi Harian Jogja, Minggu (28/11).

Menurut dia, pilihan tersebut merupakan opsi terakhir yang diambil jika beberapa rencana yang dipersiapkan paguyuban tidak mendapat respons dari pihak terkait. Adapun, tim perumus dan negosiasi untuk menangani pelaporan ini disebut telah terbentuk.

Ia juga mengaku tak habis pikir dengan sikap SBY yang mengindikasikan sikap rakyat DIY justru mengganggu iklim demokrasi. Pasalnya selama ini pun kondisi di DIY dengan keistimewaannya cukup kondusif dan tidak ada gejolak yang berarti akibat proses pemilihan kepala daerah lima tahunan seperti di wilayah lain.

Memberikan keistimewaan pada perorangan justru berlebihan karena dikhawatirkan akan memicu imunitas terhadap hukum. Ia menilai sikap Sultan yang meninjau kembali jabatannya sebagai Gubernur merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam atas kesewenang-wenangan pemerintah pusat.

Terpisah, Ketua Paguyuban Lurah se-DIY (Ismaya), Mulyadi mengatakan, dalam waktu dekat ini akan digelar Kongres Rakyat. Kongres tersebut akan menjadi penegasan sikap masyarakat DIY dengan menetapkan secara de facto Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Koordinator Kawula Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sigit Sugito mengaku heran dengan statement SBY tersebut, monarki berbeda sekali dengan keistimewaan DIY. Jika Sri Sultan digunakan sebagai simbol monarki, SBY salah besar. Pasalnya, selama ini Sri Sultan dinilai menjunjung tinggi nilai- nilai demokrasi ketika menjabat sebagai Gubernur.

”Saat Keraton Yogyakarta bersedia secara tulus menjadi bagian dari wilayah NKRI, itu sudah dilindungi UU. Jadi keistimewaan DIY itu dilindungi UU, kenapa sekarang akan ditabrak oleh SBY," tukasnya.

Pernyataan SBY itu, menurut dia sangat melukai hati rakyat masyarakat DIY yang menginginkan penetapan. Penetapan adalah sesuatu hal yang sudah melekat dalam keistimewaan DIY, sehingga tidak bisa lagi diotak- atik. “Ini akan menimbulkan reaksi keras. Wajar jika, kami nanti juga menuntut kemerdekaan DIY atau lepas dari NKRI,” ungkapnya.

Ketua Paguyuban Kepala Desa se-DIY Cokro Pamungkas, Mulyadi kembali tegas mengatakan pihaknya akan memprotes jika pemerintah pusat bersikukuh dengan mekanisme pemilihan. Mereka terus menyuarakan untuk tidak terlibat dalam panitia pemilihan.

"Jika pemilihan, dukuh maupun kades se-DIY tidak akan menjadi panitia pemilihan. Ini sebagai bentuk protes kami pada pemerintah pusat yang tidak aspiratif," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikapnya Forum Komunikasi Seniman Tradisi se DIY, menolak keras anggapan bahwa pemerintahan di DIY bersifat monarki, dan siap melakukan perlawanan keras terhadap pemaksaan kehendak yng bermuara pada perpecahan antar warga, bangsa dan keutuhan NKRI, demikian diungkapkan Sekjen, Bondan Nusantara.

Menyeluruh
Terpisah, Kerabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GBPH Yudhaningrat, menjelaskan persoalan sistem pemerintahan monarki [Sultan sebagai Gubernur] di DIY harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya dari sistem pemerintahan yang berjalan tapi juga dari sisi sejarahnya. 

“Tentang sistem monarki, atau raja sebagai kepala pemerintahan tersebut, mestinya harus dilihat secara menyeluruh, terutama pada aspek kesejarahannya, seperti peristiwa bergabungnya Keraton Yogyakarta dengan NKRI, sehingga wajar saja bila Sri Sultan menjadi pemimpin DIY karena DIY ini sebenarnya wilayahnya sendiri, berbeda dan tidak bisa disama rata dengan daerah lain,” kata GBPH Yudhaningrat.

Dalam pelaksanaanya juga tidak mudah, karena selain urusan birokrasi di pemerintahan, masyarakat Jogja juga belum tentu menyetujui kalau kemudian kondisi yang ada sekarang berubah, maka sekarang disesuaikan saja dengan aturan yang berlaku, yaitu Sri Sultan sebagai Gubernur DIY yang juga bertanggungjawab kepada Presiden.

“Tapi kalau soal referendum, saya cenderung tidak setuju, karena itu berarti makar kepada negara, karena itu sekarang jalankan saja perarturan sesuai aturan yang ada, sedangkan bila hendak membicarakan sistem Monarki maka harus melihat pula secara menyeluruh, termasuk dari sisi sejarahnya,” imbuh dia.

Anggota DPD asal Jogja, Hafidh Asrom mengaku kecewa dengan pernyataan SBY yang cenderung tidak setuju dengan proses penetepan dalam pengangkatan gubernur DIY.

“Boleh-boleh saja SBY mengusulkan hal tersebut, akan tetapi jangan sampai menyinggung perasaan masyarakat DIY yang hampir seluruhnya menginginkan penetapan untuk jabatan gubernur DIY,” ujar Hafidh.
Ia menambahkan proses pemilihan belum tentu lebih baik dibanding penetapan, karena dalam hal ini proses penetapan lebih dikarenakan sebagai suatu penghormatan untuk budaya lokal di mana DIY sangat kental dengan hal itu.

Hafidh juga mengindikasikan adanya permasalahan pribadi SBY dengan Sultan Hamengku Buwono X sehingga polemik ini cendrung makin meruncing dan dipersulit. “Nuansanya lebih ke pribadi, itu yang saya cermati,” tuturnya.

Dihargai
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden SBY menghargai keistimewaan DIY. Dia meminta bentuk keistimewaan ini tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.

"Keistimewaan Yogyakarta ini tidak hanya dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja, namun filosofi utama adalah negara mengakomodasi prinsip keistimewaan Yogyakarta ke dalam sisi kewenangan yang luas dan kewenangan khusus," jelas Velix Wanggai dalam rilisnya ke detikcom, Minggu (28/11).

Velix mengatakan, negara juga mengakomodasi kelembagaan pemerintahan daerah yang menghargai warisan tradisi, keuangan daerah, kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang, serta kehidupan demokrasi lokal.
Pada prisinsipnya, Velix menuturkan, pemerintah ingin menggabungkan tradisi keraton dengan sistem demokrasi yang berkembang sekarang ini. Namun, bukan berarti ingin membenturkan tradisi di DIY dengan sistem demokrasi yang dianut.

"Presiden SBY memahami kultur tatanan masyarakat, sosial budaya, sosiologis, dan konteks politik yang berkembang di Yogyakarta. Ini berarti Presiden SBY sangat memahami sistem Kesultanan Yogyakarta," terang Velix.

Lebih lanjut, Velix menjelaskan, RUU Keistimewaan justru akan memperkuat pengaturan posisi keraton. Keraton dinilai akan lebih strategis dalam kelembagaan pemerintahan dan pembangunan daerah.(Harian Jogja/ALI/AMU/FIA/WAN)

Dukung Arahan Presiden, BRI Siap Jadi Tulang Punggung Perluasan Akses Keuangan

HARIAN JOGJA CETAK

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.