Redaksi - Espos.id Jogja - Selasa, 29 September 2009 - 10:52 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JAKARTA: DPR dan Pemerintah sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Kesepakatan dua lembaga negara itu terjadi akibat tidak tercapai titik temu tentang materi pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Perbedaan keinginan mengenai penentuan kepala daerah itu yakni antara pemilihan langsung yang diusulkan pemerintah, dengan penetapan yang jadi kehendak DPR. Perbedaan telah menjadi titik klimaks dalam pertemuan lobi di gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (28/9) kemarin.
“Pemerintah dan DPR sepakat tidak sepakat. Artinya keinginan pemerintah untuk melakukan Pemilu, serta DPR untuk melakukan penetapan belum dapat diputuskan,” jelas anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Agus Purnomo ketika dihubungi Harian Jogja, tadi malam.
Dengan munculnya kesepakatan itu, kata dia, sidang paripurna DPR mengesahkan RUUK DIY belum dapat dilakukan hari ini, Selasa (29/9), seperti dijadwalkan sebelumnya. “Masalah ini akan kembali menjadi agenda pembicaraan bagi anggota DPR periode 2009-2014,” imbuh Agus.
Anggota Komisi II DPR lainnya, Ferry Mursyidan Baldan, mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan itu, ke depan, ia mengharapkan anggota DPR dan pemerintah tetap menghargai dan menghormati Keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945.
“Sebetulnya, sembilan dari 10 fraksi telah menyepakati penetapan, sedangkan Pemerintah bertahan ingin pemilihan gubernur,” ungkap Ferry seperti dikutip Antara.
Dalam rapat pembahasan itu , lanjutnya, DPR sudah mengupayakan berbagai langkah untuk mencari titik temu, namun tetap saja tidak dicapai kesepakatan. “Secara umum Komisi II DPR kemarin mengusung penetapan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan, perbedaan pandangan sudah tidak bisa mencapai titik temu. Alhasil, Mardiyanto menyerahkan sepenuhnya pembahasan tanpa target penyelesaian. “Pemerintah dan DPR, secara institusi tidak berhenti. Kalau memang belum ketemu [kesepakatan], tidak akan saling memaksakan,” ujarnya seperti dikutip detikcom.
Sebelumnya, akhir pekan lalu Mardiyanto mewacanakan, jika proses pemilihan kepala daerah belum dapat dilakukan secara langsung, pemilihan dapat dilakukan melalui perwakilan daerah bersangkutan (DPRD).
Dihubungi terpisah, KGPH Hadiwinoto, adik tertua Raja Jogja Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku tidak setuju pada draf RUUK yang mengusulkan pemilihan gubernur DIY oleh DPRD. “Itu sama saja dengan memecah belah keluarga Keraton,” tegas Pengageng Kawedanan Ageng Wahono Sarto Kriyo Keraton Jogja itu.
Gusti Hadi, begitu dia disapa, mencontohkan, kondisi di Kraton Solo yang saat ini ter pecah-belah seharusnya men jadi cerminan. Begitu juga de ngan DIY, yakni antara Kraton Jogja dengan Pakualaman. “Kalau dulu yang memecah belah adalah bangsa Belanda, sekarang justru bangsa sendiri,” tuturnya.
Unjuk rasa
Kemarin, dua kelompok masyarakat secara terpisah berunjuk rasa mendukung keistimewaan DIY. Sejumlah simpatisan Gerakan Semesta Rakyat Jogja (Gentaraja) menggelar pertunjukan Themis Sang Dewi Keadilan di depan Gedung Agung. Sedangkan di depan gedung DPRD DIY, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pancasila mempertunjukkan tarian perlawanan terhadap terancamnya Keistimewaan DIY.
Pertunjukan Themis Sang Dewi Keadilan menyimbolkan keinginan masyarakat DIY mendapat keadilan dalam penyelesaian RUUK. Penggagas Acara, Widihasto Wasana Putra mengatakan, aksi itu merupakan simbol harapan masyarakat terhadap penyelesaian RUUK yang sesuai aspirasi masyarakat Jogja. “Saat ini pemerintah sedang diselimuti kegelapan karena tidak segera menyelesaikan pembahasan RUUK. Sikap seperti ini sangat tidak adil bagi masyarakat Jogja dan sungguh mengecewakan,” katanya.
Dalam lakon Themis Sang Dewi Keadilan pihaknya melakukan inkulturasi sosok Themis dari legenda Yunani hingga menyerupai sosok Nyi Ageng Serang yang mengusir penjajahan kolonial Belanda dari Mataram.
Sementara, Aliansi Masyarakat Pancasila mengadakan pentas tari yang menggambarkan tarik ulur berbagai kepentingan dalam pembahasan RUUK. Koordinator aksi, Candra Aditya menuturkan, aksi itu merupakan bentuk kegelisahan kehidupan seniman Jogja dengan hilangnya keistimewaan.
Oleh Mediana Dyah Natalia & Budi Cahyana
HARIAN JOGJA