BANTUL: Terkait kasus contreng dua kali pada pemilihan presiden (Pilpres) di Kecamatan Sedayu, Kejaksaan Negeri Bantul memastikan persidangan perdana akan digelar pada Kamis (6/8) mendatang.
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasie Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, Widagdo Mulyo Petrus, menegaskan berkas kasus pidana Pilpres contreng dua kali dengan tersangka Rusmidi, warga Sedayu yang dikirimkan penyidik Polres Bantul sudah lengkap atau P21. Dengan begitu, Pengadilan Negeri (PN) Bantul dalam waktu dekat akan menggelar persidangan.
“Kami sudah memeriksa semua berkas dan lengkap, kemungkinan sidang akan digelar Kami minggu depan,” ujarnya saat dihubungi Harian Jogja, Rabu (29/7). Pihaknya menerima berkas dari Polres Bantul sejak pekan lalu. Pada awalnya, berkas itu memang belum lengkap karena belum ada keterangan dari saksi dan petugas KPPS. Oleh karena itu, berkas itu sempat kembali ke tangan penyidik untuk dilengkapi.
“Semua bukti materiil dan formil yang memenuhi petunjuk jaksa pemilu sudah lengkap. Jumat ini kami akan serahkan barang bukti pada Jaksa,” jelasnya.
Widagdo menambahkan, pembuktian kasus Pemilu kali ini lebih gampang dan sederhana, dibandingkan dengan kasus Pemilu legislatif beberapa waktu lalu. Untuk memeriksa berkas, pihaknya membutuhkan waktu yang lebih cepat.
Sementara, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Harlina mengemukakan kasus Pemilu yang akan disidangkan bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Dirinya puas atas kinerja penyidik Polres Bantul dan kejaksaan.
Sebab, penyidikan dan pemberkasan kasus pidana Pemilu presiden contreng dua kali ini lebih cepat dari sebelumnya.
“Saya berharap pengadilan memutus bersalah pada terdakwa, sebab pelaku melakukannya dengan sengaja,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rusmidi, warga Kecamatan Sedayu, melakukan pencontrengan dua kali pada pemilihan presiden (Pilpres) 8 Juli di dua TPS berbeda, yakni di TPS 26 Dusun Kadibeso, Kelurahan Argodadi dan TPS 17 Jaten, Argosari, Kecamatan Sedayu.
Tersangka dijerat Pasal 236 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), di mana setiap orang yang dengan sengaja menggunakan hak pilihnya di dua TPS atau lebih mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan, serta denda minimal Rp6 juta dan maksimal Rp18 juta.
Bekali Keahlian, BRI Peduli Dorong PMI di Taiwan Jadi Entrepreneur