BANTUL: Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Jumat (14/8), akhirnya menjatuhkan vonis hukuman
kurungan kepada Rusmidi (33), terdakwa pelanggaran pidana Pemilu, yakni pencontrengan dua kali, dengan
hukuman selama delapan bulan penjara dengan masa percobaan 14 bulan serta denda Rp6 juta subsider kurungan 13 bulan.
Majelis hakim yang diketuai Purwono menyatakan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pemilu, yakni nyontreng dua kali pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 lalu.
BRI Dorong Pengusaha Ikan Sorong Naik Kelas Lewat Program Klasterku Hidupku
“Hukuman kurungan penjara ini tidak akan dijalani. Kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari pengadilan, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana lain serta tidak memenuhi suatu syarat sebelum masa berakhir masa percobaan,” kata Purwono.
Menanggapi putusan itu, terdakwa langsung menyatakan pikirpikir. Penasihat hukum terdakwa menyatakan memikirkan akan melakukan banding karena disinyalir ada pihak lain yang terlibat. Dalam sidang yang digelar, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 236 UU
No.42/2008 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan bukti dan keterangan sejumlah saksi, Rusmidi yang tercatat sebagai warga Dusun Jaten, Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, telah melakukan pencontrengan dua kali di dua tempat pemungutan suara (TPS) berbeda pada Pilpres 8 Juli lalu.
Dalam pembacaan keputusan, hakim menilai tindakan curang yang menodai pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) cukup memberatkan terdakwa. Sedangkan untuk sikap kooperatif dan mudah diajak kerja sama, adalah hal yang meringankan hukuman terdakwa selain belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya.
Wijaya Kusuma, pengacara Rusmidi menyatakan akan memikirkan dulu keputusan hakim yang dijatuhkan kemarin ke kliennya. Sebab dalam putusannya, hakim tidak mengikutsertakan dan mempertimbangkan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus itu.
“Khususnya pihak-pihak yang sudah mengeluarkan dua undangan untuk klien saya, sehingga dia melakukan tindakan itu,” katanya singkat.
Senada, Jaksa Penuntut Umum (JPU), F Rini Tyas Utama juga mengatakan pikir-pikir, karena vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. “Kita menuntut terdakwa untuk dihukum kurungan penjara selama satu tahun dengan masa percobaan 2 tahun, sedangkan denda seharusnya Rp6 juta dengan subsider 14 bulan,” jelasnya.
Panwaslu puas
Menanggapi vonis itu, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul, Harlina, yang juga hadir pada sidang menyatakan pihaknya puas dengan vonis yang sudah dijatuhkan.
Sebab, vonis ini memastikan adanya kepastian hukum dari undang-undang yang dikeluarkan. “Ini pembelajaran kepada semua masyarakat bahwa ada aturan yang harus ditaati dan jika dilanggar, maka ada sanksi pidananya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Rusmidi harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana Pemilu, yakni nyontreng di dua TPS yaitu TPS 17 Argosari, Sedayu dan di TPS 26 Argodadi, Sedayu, Dalam pledoi yang dibacakan beberapa waktu lalu, Rusmidi mengaku melakukan hal itu karena mendapatkan undangan resmi dan namanya masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres.(Kukuh Setyono)