Promosi Berbagai Program BRI untuk Mendukung Net Zero Emission di 2050
Harianjogja.com, BANTUL -- Ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bantul tidak terdata. Pemerintah dinilai lambat melakukan pendataan.
Kepala Dinas Sosial Bantul Suarman mengatakan, dari 17 kecamatan di wilayahnya, baru ada dua kecamatan yang melaporkan data RTLH di wilayahnya. Kedua kecamatan tersebut adalah Banguntapan dan Pajangan. Adapun total RTLH di dua wilayah itu sebanyak 160 rumah.
Artinya, lanjut dia, diperkirakan masih ada ratusan RTLH tersebar di 15 kecamatan di Bantul, namun belum diketahui keberadaannya.
“Asumsinya masih ada ratusan rumah yang tidak layak huni [dari 15 kecamatan]. Meski pun pemerintah sudah banyak membangun rumah baru setelah gempa 2006,” ungkap Suarman, Selasa (26/1/2016).
RTLH sesuai kriteria Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki ciri-ciri antara lain, terbuat dari bahan bangunan mudah rusak atau semi permanen seperti lantai, atap dan dinding terbuat dari bambu, gedeg atau rumbia. Serta tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
Menurut dia, Dinsos setempat telah menginstruksikan kepada seluruh otoritas kecamatan di Bantul agar menyampaikan data RTLH di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, sampai kini belum semua kecamatan menyampaikan laporan.
Padahal, tujuan dari pendataan tersebut adalah agar pemerintah memiliki data dan target program rehabilitasi rumah tidak layak huni.