SLEMAN: Raperda Pendidikan yang telah mangkrak selama tiga tahun diwacanakan dipecah menjadi dua yakni menjadi Raperda tentang Pendidikan dan Raperda tentang Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT).
Ketua Komisi D DPRD Sleman Arif Kurniawan mengatakan, pemecahan Raperda tersebut terpaksa dilakukan agar fokus yang dituju menjadi lebih efektif. Arif menilai, draf Raperda yang pernah dibahas pada 2008 lalu itu pun ternyata substansinya banyak yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
Menurut Arif, untuk pembahasan kali ini pihaknya sengaja lebih hati-hati dengan harapan out put yang dihasilkan lebih baik. Khusus untuk Raperda GTT/PTT, Arif berharap perwakilan-perwakilan organisasi GTT/PTT bersedia untuk memberikan masukan melalui draf yang disusun sendiri.
“Kami sangat berharap agar GTT/PTT mengajukan konsep yang sudah berbentuk draf juga sehingga rekomendasi-rekomendasi yang mereka berikan nantinya bisa menjadi masukan bagi kami,” ujar legislator PAN ini.
Arif mengatakan, Perda nantinya bisa dijadikan landasan untuk memberikan jaminan bagi GTT/PTT yang saat ini nasibnya masih terkatung-katung baik dalam soal SK pengangkatan, insentif, maupun jaminan-jaminan yang lainnya.
“Kami bertekad menyelesaikan kedua Raperda ini sebelum tahun ajaran baru karena keduanya banyak mengatur tentang masalahmasalah teknis yang juga berkaitan dengan mekanisme penerimaan murid baru dan sebagainya,” kata dia.
Ketua Badan Legeslasi (Banleg) DPRD Sleman Haji Suprapto mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar Raperda Pendidikan dimasukkan sebagai prioritas dalam program legislasi daerah (prolegda).
Dikatakan, Raperda ini merupakan warisan masalah yang ditinggalkan oleh DPRD periode sebelumnya. Menurut Haji, Raperda Pendidikan memang sudah saatnya diwujudkan karena keberadaannya sangat urgen. Sebagai modal awal untuk pembahasan Raperda itu, kata Haji, pihaknya telah beberapa kali mencari masukan dari daerah lain.
“Setiap kali ada kunjungan kerja, kami selalu menyempatkan untuk mencari masukan soal Raperda pendidikan. Kami berharap, tahun ini Raperda inisiatif Dewan tersebut telah selesai dibahas,” ujar legislator PDIP tersebut.
Terkait dengan kemungkinan bakal kembali adanya penolakan dari eksekutif, Haji mengatakan pihaknya akan mengupayakan pendekatan ke eksekutif. Banleg, kata dia, berharap nantinya tidak perlu dilakukan voting. Ia mengkhawatirkan, jika harus melewati voting, maka Perda terancam tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Raperda Pendidikan ini sebenarnya sudah pernah dibahas pada 2008 lalu. Namun pembahasan yang telah mencapai pembicaraan tahap ketiga akhirnya kandas karena pihak eksekutif enggan untuk meneruskan kembali.
Eksekutif beralasan Raperda pendidikan tersebut berpotensi melanggar sejumlah aturan yang berada di atasnya seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), Peraturan Pemerintah (PP) maupun Undang-Undang (UU).(sig)
BRI Peduli Salurkan Masker & Vitamin Lindungi Warga dari Abu Vulkanik