ESPOS.ID - Ilustrasi bilik pilkades (JIBI/Solopos/Dok.)
Semarangpos.com, DEMAK — Pelantikan kepala desa di Demak, Jawa Tengah (Jateng) diduga diwarnai pungutan liar (pungli) hingga ratusan juta rupiah. Sebanyak 183 kades terpilih dipungut uang Rp3,5 juta yang dikoordinasi oleh petugas masing-masing kecamatan.
"Iya memang ada [pungutan], besarnya Rp3,5 juta. Uang itu sudah saya bayarkan ke petugas Kecamatan Mranggen, ada kuitansinya sebagai tanda terima," ujar Kades Sumberejo, Supriyadi, saat berbincang dengan Okezone, Rabu (2/11/2016).
Ia mengatakan informasi adanya biaya pelantikan itu diketahui setelah dinyatakan menang saat pemilihan kepala desa (pilkades) yang pemungutan suaranya dilaksanakan serentak 9 September 2016 lalu. Namun, pungutan biaya itu hanya disampaikan secara lisan dan tanpa surat resmi dari pemerintah.
"Petugas kecamatan yang datang, ngasih tahu jika pelantikan nanti ada biayanya. Ya saya bilang oke saja dan sudah saya bayarkan sekira sepekan lalu. Paling lambat pembayarannya sebelum pelantikan," ungkapnya.
Menanggapi aib itu, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Rifai, menyesalkan pungli tersebut. Pasalnya Pemkab Demak telah mengalokasikan dana Rp23 miliar dari APBD untuk menggelar pilkades serentak.
"Ya kan aneh dalam Perda No 5/2015 yang namanya pilkades itu meliputi pembentukan panitia sampai pelantikan adalah satu rangkaian. Jadi anggarannya pun satu paket tidak dipisah-pisah," terangnya.
Rifai menambahkan, mestinya segala proses pilkades hingga pelantikan menjadi tanggung jawab Pemkab Demak. Apalagi dalam melakukan pungutan ke masing-masing kades terpilih tidak disertai surat resmi.
"Kalau kita hitung 183 kali Rp3,5 juta itu mencapai Rp640 juta lebih. Padahal jika dicermati tadi acara pelantikan hanya berlangsung dua jam berupa seremoni yang kita perkirakan biaya maksimal hanya Rp100 juta. Ke mana sisanya?" tanyanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya