by Rima Sekarani Jibi Harian Jogja - Espos.id Jogja - Kamis, 11 Februari 2016 - 03:40 WIB
Harianregional.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo segera melakukan koordinasi dengan Kadipaten Pakualaman. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kompensasi bagi warga penggarap Pakualaman Ground (PAG) yang terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Astungkoro mengaku sudah mengroscek pernyataan pengageng kawedanan Kadipaten Pakualaman terkait tidak adanya kompensasi untuk penggarap PAG. “Sudah kita kroscek. Itu bukan pernyataan resmi dari Adipati Paku Alam,” ungkap Astungkoro, Rabu (10/2/2016).
Jika kompensasi benar-benar tidak ada, Astungkoro khawatir akan terjadi gejolak sosial di kalangan penganggap PAG yang selama ini bersikap mendukung pembangunan bandara NYIA. Segala kemungkinan dan dampak lainnya juga sudah disampaikan kepada Kadipaten Pakualaman. Meski demikian, Astungkoro tidak ingin banyak berkomentar mengenai pernyataan tidak adanya kompensasi yang sudah beredar melalui media massa.
Menurut Astungkoro, Pemkab Kulonprogo perlu segera berkomunikasi secara langsung dengan Kadipaten Pakualaman. Dia mengakui, selama ini baru bisa berkoordinasi dengan tim dari Pemda DIY. “Kami masih menunggu jawaban [Paku Alam], kapan bisa bertemu,” ujar dia.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengungkapkan pernah berkomunikasi via telepon dengan Kadipaten Pakualaman. Dia lalu menilai masih ada perbedaan persepsi mengenai kompensasi dan ganti rugi lahan. Menurutnya, ganti rugi lahan calon lokasi pembangunan bandara NYIA akan menggunakan uang negara sehingga berbeda dengan pembelian tanah oleh pihak swasta. “Saya positive thinking itu belum final. Kita akan komunikasikan hal itu agar petani penggarap juga diperhatikan,” kata Hasto.
Sementara itu, Kepala Desa Glagah Kecamatan Temon, Agus Parmono pun mencemaskan dampak negatif tidak adanya kejelasan mengenai kompensasi bagi penggarap PAG. Dia khawatir warga akan berbalik arah menolak bandara sehingga menghambat kelancaran proses pembangunan. Dia mengaku mendapatkan banyak keluhan dan aduan mengenai kebingunan warga yang takut tidak dapat kompensasi apapun dari lahan yang sudah digarap selama bertahun-tahun.