JOGJA: Kebijakan pelaksanaan ujian akhir nasional (UAN) sepihak dari menteri pendidikan nasional (mendiknas) tanpa minta pertimbangan ke kalangan pendidikan di daerah dinilai khas cara berpikir kekuasaan. Semua yang berasal dari atas harus dipatuhi bawahan. Penilaian itu disampaikan Prof Wuryadi guru besar UNY dan ketua III majelis luhur taman siswa menanggapi perihal pelaksanaan UAN tahun ini yang dipercepat. Ketentuan majunya jadwal UA diatur Permendiknas 57/2009 yang ditandatangani Bambang Sudibyo.
Bersama BRI, Usaha Mikro Rawat Resep Terasi Kumbe Asal Merauke Raih Pasar Luas
“Seolah-olah orang yang di bawah harus nurut, tidak menilai kesulitan yang di bawah,” kata Wuryadi, Kamis (12/11). Dampak kebijakan sepihak itu, guru menerima tekanan berlebihan. Harus menyiapkan materi sesuai kurikulum dengan waktu yang kurang. Bila tidak bisa menyelesaikan kurikulum yang ditargetkan, guru bisa dinilai tidak bertanggung jawab. Nyatanya berdasar peraturan baru itu, guru diminta menyelesaikan dalam waktu terbatas.
“Apa maknanya bila seperti itu, mengorbankan guru dan murid sekaligus,” tegas Wuryadi. UAN, kata dia, sebenarnya tidak bermanfaat bagi guru dan siswa. Kepala SMK 5 Jogja, Sutarto mengatakan majunya UAN menjadi minggu ketiga bulan Maret tersebut menyita waktu sekitar tiga minggu. Padahal, waktu selama tiga minggu sangat besar efeknya bagi pengembangan kemampuan siswa.
“Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini siswa akan kekurangan waktu hingga tiga minggu lamanya. Terus terang ini akan membuat repot guru-guru dan pengelola SMK,” ujar Sutarto. Sementara di beberapa sekolah, majunya UAN disiasati dengan percepatan pengajaran. Materi semester dua disampaikan pada semester pertama. “Saya sudah mulai memberi materi semester kedua,” kata Harjendro, guru Fisika SMA 11 Jogja.
Oleh Miftahul Ulum
HARIAN JOGJA