Redaksi - Espos.id Jogja - Jumat, 30 Januari 2009 - 11:29 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
WONOSARI: Hampir selama sebulan, dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tidak melakukan berbagai kegiatan kedinasan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada program kerja yang bisa dilakukan, terutama program yang berkaitan dengan APBD 2009. Pemkab masih menunggu hasil evaluasi APBD 2009 yang masih berada di tangan Gubernur DIY.
Molornya evaluasi APBD 2009 dikhawatirkan juga akan mengakibatkan program yang telah dirancang pemerintah bakal molor. Gubernur DIY diminta untuk segera menyerahkan kembali hasil evaluasi APBD Gunungkidul yang telah diketok pada 18 Deseember 2008 lalu.
“Harusnya minggu kedua bulan Januari lalu sudah dikembalikan. Namun sampai saat ini belum ada kabar kepastiannya sehingga tidak ada pekerjaan lagi bagi kami, baik untuk legislatif maupun eksekutif,” kata Sukar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gunungkidul saat ditemui Harian Jogja, kemarin.
Sukar berharap, hasil evaluasi APBD 2009 segera turun sehingga jika kemungkinan ada perbaikan, akan segera disikapi. Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, evaluasi yang dilakukan Gubernur paling lambat dilakukan dua minggu setelah penetapan APBD pada 18 Desember lalu. “Sampai saat ini sudah molor dua minggu,” imbuh politisi gaek ini.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi PDIP Gunungkidul melalui Bambang Eko Prabowo juga mengharapkan agar APBD 2009 segera ada kejelasan. Paling tidak, menurut Bambang, jika dua minggu yang lalu evaluasi APBD 2009 selesai dan langsung dikembalikan, dua pekan sampai sekarang berbagai program kegiatan sudah bisa berjalan, karena memang butuh waktu satu minggu sejak ada hasil evaluasi untuk tahap penyempurnaan lagi.
“Bisa dikatakan saat ini Pemkab Gunungkidul termasuk DPRD tengah nganggur, karena tak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Karena memang penetapan APBD semuanya beres dan tepat waktu. Hanya saja saat ini Pemkab dan Dewan sama-sama menunggu hasil evaluasi dari Gubernur DIY,” kata Bambang.
Terpisah, Ketua Fraksi Kedaulatan Umat (FKU) Imam Taufik berharap molornya evaluasi APBD 2009 mendapatkan perhatian serius dari Gubernur DIY. Imam Taufik menilai jika sampai evaluasi ini menyebabkan molornya program Pemkab, semua pihak termasuk Pemkab Gunungkidul menjadi kacau. “Evaluasi APBD 2009 oleh Gubernur DIY hendaknya bisa dipercepat agar semua kebutuhan masyarakat tidak tersendat,” kata Taufik. (Harian Jogja Cetak/Endro Guntoro)