Redaksi - Espos.id Jogja - Selasa, 1 September 2009 - 10:03 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
JOGJA: Temuan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata berulang tahun ini, terutama terkait keterlambatan pencairan dana pada triwulan pertama, sama seperti kejadian 2007-2008 lalu.
Menanggulangi kemungkinan penyimpangan yang terus berulang, pos rawan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini dihapus. Sementara Inspektorat DIY menilai mutasi beberapa pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menyusul temuan BPK tidak termasuk sanksi.
Penyaluran BOS tahun ini terlambat, sama seperti yang ditemukan BPK saat pemeriksaan program sejenis 2007-2008. Kala itu, dana BOS tahun anggaran 2007 triwulan pertama (Januari – Maret) baru dicarikan Februari, kondisi yang sama terjadi 2008.
Selanjutnya pada 2009 kali ini, pencairan BOS triwulan pertama juga mengalami keterlambatan, dana baru bisa ditransfer ke sekolah akhir Februari atau awal Maret. Keterlambatan ini menurut tim manajemen, dipicu masalah administrasi.
“Harus membentuk ma najemen, MoU dengan bank, se mua perlu waktu,” ujar Singgih Ra harjo, Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi DIY menjelaskan, ke terlambatan pencairan dana BOS tahun ini, Senin (31/8).
BPK dalam pemeriksaan BOS 2007-2008 juga menemukan, re alokasi sisa dana BOS ke sekolah penerima masih lemah. Tim manajemen tahun ini se tidaknya juga mengalami kondisiserupa. Harusme lakukan realokasi karena ma salah perubahan data siswa. “Juli siswa baru belum masuk, kita gunakan data triwulan kedua (April-Juni), jadi ada realokasi,” katanya.
Realokasi, lanjut Singgih, tahuninitidakmengalamikendala berarti, pasalnya tim hanya mencocokkan data sekolah.
Pos rawan
Salah satu pos yang dihapus dari kewenangan tim manajemen BOS provinsi tahun ini adalah konsultan monitoring dan evaluasi. Konsultan manajemen tahun lalu memiliki nilai kontrak Rp67,7 juta dan bertugas 9 bulan, mulai April-Desember 2008.
Adapun konsultan monitoring dan evaluasi (Monev) dikontrak dengan nilai Rp67,05 juta dan bertugas 9 bulan. Kedua konsultan ini tahun lalu dibayar dengan dana talangan dana operasional (safeguarding) BOS. Pembayaran dengan dana talangan ini menurut BPK, bentuk penyimpangan anggaran.
“Kita tidak ada konsultan manajemen dan Monev tahun ini,” ujar Singgih Raharjo, Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi DIY seraya menambahkan, konsultan sekarang dilakukan manajemen BOS pusat dengan masa kerja 3 bulan.
Dana operasional tahun ini juga berkurang drastis. Singgih menguraikan, pengurangan jumlah yang lebih dari 25% dari tahun lalu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan. Jumlah dana operasional (safeguarding) sebelumnya mencapai Rp1,092 miliar.
Sebanyak Rp215 juta di antara dana operasional yang lalu itu disalahgunakan, termasuk dibagi sebagai tunjangan hari raya (THR). “Cerita pastinya bagaimana tidak tahu, sebab baru di sini pada 2009,” kata Singgih saat ditanya kronologi penyimpangan dana BOS 2007-2008.
Bukan sanksi
Ichsanuri, Kepala Inspektorat DIY menilai, mutasi yang dilakukan awal tahun ini bukan termasuk sanksi. Terlebih bila pejabat yang bersangkutan tidak mengalami penurunan eselon. Mutasi dalam rangka sanksi ditandai bila pejabat bersangkutan turun eselonnya. “Kalau dana sudah disetor, kita meneliti untuk mengaitkan disiplin pegawai,” ujarnya.
Adapun berdasar PP30/80, mutasi tanpa turun eselon tidak termasuk sanksi. Inspektorat menegaskan, Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur yang berhak memberi sanksi sesuai peraturan itu.
Adapun informasi yang diterima koran ini, beberapa pejabat yang terkait penyalahgunaan BOS 2007/2008 tidak mengalami penurunan jabatan. Terbukti sebagian mereka tetap memegang jabatan setingkat kepala bidang, sama seperti ketika penyimpangan terjadi.
Oleh Miftahul Ulum
HARIAN JOGJA