Jadwal Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55
Sholat
Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55 Kota Surakarta · Senin, 23/11/2026 Imsak 03:37 Subuh 03:47 Dzuhur 11:26 Ashar 14:49 Maghrib 17:41 Isya 18:55

Pos rawan dihapus

author
Selasa, 1 September 2009 - 10:03 WIB
Pos rawan dihapus
ESPOS.ID - Panduan Informasi dan Inspirasi

JOGJA: Temuan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ternyata berulang tahun ini, terutama terkait keterlambatan pencairan dana pada triwulan pertama, sama seperti kejadian 2007-2008 lalu.

Menanggulangi kemungkinan penyimpangan yang terus berulang, pos rawan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun ini dihapus. Sementara Inspektorat DIY menilai mutasi beberapa pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) menyusul temuan BPK tidak termasuk sanksi.

Penyaluran BOS tahun ini terlambat, sama seperti yang ditemukan BPK saat pemeriksaan program sejenis 2007-2008. Kala itu, dana BOS tahun anggaran 2007 triwulan pertama (Januari – Maret) baru dicarikan Februari, kondisi yang sama terjadi 2008.

Selanjutnya pada 2009 kali ini, pencairan BOS triwulan pertama juga mengalami keterlambatan, dana baru bisa ditransfer ke sekolah akhir Februari atau awal Maret. Keterlambatan ini menurut tim manajemen, dipicu masalah administrasi.

“Harus membentuk ma najemen, MoU dengan bank, se mua perlu waktu,” ujar Singgih Ra harjo, Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi DIY menjelaskan, ke terlambatan pencairan dana BOS tahun ini, Senin (31/8).

BPK dalam pemeriksaan BOS 2007-2008 juga menemukan, re alokasi sisa dana BOS ke sekolah penerima masih lemah. Tim manajemen tahun ini se tidaknya juga mengalami kondisiserupa. Harusme lakukan realokasi karena ma salah perubahan data siswa. “Juli siswa baru belum masuk, kita gunakan data triwulan kedua (April-Juni), jadi ada realokasi,” katanya.

Realokasi, lanjut Singgih, tahuninitidakmengalamikendala berarti, pasalnya tim hanya mencocokkan data sekolah.

Pos rawan
Salah satu pos yang dihapus dari kewenangan tim manajemen BOS provinsi tahun ini adalah konsultan monitoring dan evaluasi. Konsultan manajemen tahun lalu memiliki nilai kontrak Rp67,7 juta dan bertugas 9 bulan, mulai April-Desember 2008.

Adapun konsultan monitoring dan evaluasi (Monev) dikontrak dengan nilai Rp67,05 juta dan bertugas 9 bulan. Kedua konsultan ini tahun lalu dibayar dengan dana talangan dana operasional (safeguarding) BOS. Pembayaran dengan dana talangan ini menurut BPK, bentuk penyimpangan anggaran.

“Kita tidak ada konsultan manajemen dan Monev tahun ini,” ujar Singgih Raharjo, Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi DIY seraya menambahkan, konsultan sekarang dilakukan manajemen BOS pusat dengan masa kerja 3 bulan.

Dana operasional tahun ini juga berkurang drastis. Singgih menguraikan, pengurangan jumlah yang lebih dari 25% dari tahun lalu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan. Jumlah dana operasional (safeguarding) sebelumnya mencapai Rp1,092 miliar.

Sebanyak Rp215 juta di antara dana operasional yang lalu itu disalahgunakan, termasuk dibagi sebagai tunjangan hari raya (THR). “Cerita pastinya bagaimana tidak tahu, sebab baru di sini pada 2009,” kata Singgih saat ditanya kronologi penyimpangan dana BOS 2007-2008.

Bukan sanksi
Ichsanuri, Kepala Inspektorat DIY menilai, mutasi yang dilakukan awal tahun ini bukan termasuk sanksi. Terlebih bila pejabat yang bersangkutan tidak mengalami penurunan eselon. Mutasi dalam rangka sanksi ditandai bila pejabat bersangkutan turun eselonnya. “Kalau dana sudah disetor, kita meneliti untuk mengaitkan disiplin pegawai,” ujarnya.

Adapun berdasar PP30/80, mutasi tanpa turun eselon tidak termasuk sanksi. Inspektorat menegaskan, Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur yang berhak memberi sanksi sesuai peraturan itu.

Adapun informasi yang diterima koran ini, beberapa pejabat yang terkait penyalahgunaan BOS 2007/2008 tidak mengalami penurunan jabatan. Terbukti sebagian mereka tetap memegang jabatan setingkat kepala bidang, sama seperti ketika penyimpangan terjadi.

Oleh Miftahul Ulum
HARIAN JOGJA

Jangan Mudah Tergiur Imbal Hasil Tinggi, BRI Ingatkan Risiko Penipuan Investasi

Editor
Budi Cahyono -

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Berita Lainnya
Espos.id bantul

Bengkel Sound System di Banguntapan Digerebek, Diduga Racik Miras Oplosan

Satpol PP Bantul menggerebek sebuah bengkel sound system di Kragilan, Banguntapan, yang diduga menjadi tempat meracik minuman keras oplosan setelah menerima aduan masyarakat.

Espos.id kota jogja

Buruh DIY Nilai UMP 2027 Rp2,72 Juta Belum Penuhi Upah Layak

MPBI DIY menilai UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 baru memenuhi 56,31% kebutuhan hidup layak dan menyiapkan advokasi UMK, aksi massa, serta usulan subsidi bagi pekerja berupah minimum.

Espos.id kota jogja

Yayasan Asa Nusa Latih Perempuan Ubah Sampah Menjadi Berkah dengan Eco-Enzyme

Yayasan Asa Nusa menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pemberdayaan Perempuan dan Lingkungan Berkelanjutan dengan tema “Perempuan Berdaya, Lingkungan Terjaga: Inovasi Eco-Enzyme untuk Ekonomi Sirkular”.

Espos.id kota jogja

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga personel Polda DIY diduga melanggar aturan saat mengamankan kerusuhan 10 November 2026. Dua terkait disiplin, satu lainnya kode etik Polri.

Espos.id sleman

Blokade Jalan Babarsari Dibubarkan, Massa Desak Kasus Penganiayaan Diusut

Polisi membubarkan blokade jalan di Babarsari, Sleman, setelah massa mendesak pengusutan penganiayaan pria 31 tahun di sebuah kafe yang berujung luka bacok.

Espos.id kota jogja

Kabar Gembira Pekerja! UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72% Jadi Rp2,72 Juta

Pemda DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 naik 12,72 persen menjadi Rp2.725.000. Simak aturan dan rincian sektor UMSP yang berlaku.

Espos.id kota jogja

Pakar UGM Nilai Pembentukan Populasi Kedua Badak Jawa Perlu Kajian Ilmiah

Akademisi UGM menilai pembentukan populasi kedua badak jawa harus dilakukan bertahap dan berbasis kajian ilmiah demi mencegah risiko kepunahan di satu habitat.

Espos.id gunung kidul

Lampaui Target 2026, PAD Sektor Pariwisata Gunungkidul Tembus Rp63,8 Miliar

Hingga pertengahan November 2026, penerimaan retribusi objek wisata tercatat mencapai Rp63,8 miliar atau 100,9% dari target sebesar Rp63,2 miliar.

Espos.id sleman

Sejumlah Orang Bawa Sajam Aniaya Pemuda di Babarsari Sleman, Begini Kronologinya

Keributan terjadi salah satu kafe di kawasan Jalan Babarsari, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman. Satu orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Espos.id kota jogja

Peras Pemilik Rp5 Juta, Mahasiswa Penemu iPhone 17 di Malioboro Ditangkap Polisi

Seorang mahasiswa berinisial DK, 19, yang merupakan penemu iPhone 17 milik pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Jogja, akhirnya ditangkap aparat kepolisian.

Espos.id kota jogja

Dari Klinik Weton hingga E-Sport, Cek Keseruan Jogja Menyapa #7 Akhir Pekan Ini

Melalui Jogja Menyapa #7, Paniradya Kaistimewan mengajak seluruh lapisan masyarakat melestarikan budaya dan memperkuat pemahaman nilai Keistimewaan DIY lewat kolaborasi komunitas budaya, layanan publik, media, dan generasi muda.

Espos.id kulon progo

Bejat! Pria di Kulon Progo Perkosa Anak Kandung Sendiri

Seorang pria berusia 52 tahun diduga memperkosa anak kandungnya di Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Espos.id kota jogja

Dinyatakan Bersalah, Kepala Sekolah Daycare Jogja Divonis 5 Tahun Penjara

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Jogja, Kamis (19/11/2026).

Espos.id kulon progo

Pemda DIY Sediakan Rp200 Miliar untuk Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo

Proses pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas Garongan-Palihan, Kabupaten Kulon Progo, akhirnya dilanjutkan setelah sempat tertunda selama lima tahun.

Espos.id kota jogja

Respons Sri Sultan soal Rencana Barak Militer Dibangun di Hutan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu.

Espos.id gunung kidul

Mentan Tinjau Peternakan WMU di Gunungkidul, Soroti Distribusi Ayam dan Telur

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau fasilitas peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMU) di Tonggor, Semanu, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Espos.id kota jogja

Sri Sultan Jelaskan Alasan Foto Gibran Diturunkan dari Kantor Pemerintahan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan alasan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari sejumlah kantor pemerintahan di DIY.

Espos.id bantul

Perbaiki Ekosistem Gumuk Pasir di Parangtritis, 2.400 Pohon akan Ditebang

Sebanyak 2.400 pohon yang ada di zona inti gumuk pasir Barchan, Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, akan dibersihkan.

Espos.id kota jogja

Wow! Keraton Jogja Masuk 30 Besar Istana Terbaik Dunia 2026

Bangunan bersejarah di Kota Jogja tersebut menempati peringkat ke-29 dengan skor 9,30 dari daftar yang memuat 100 istana di 38 negara.

Espos.id gunung kidul

Peralihan Musim, 4 Rumah Warga di Gunungkidul Rusak karena Angin Kencang

Hujan disertai angin kencang mengguyur wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Terdata ada empat rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana ini.