by Endro Guntoro Jibi Harianjogja - Espos.id Jogja - Jumat, 11 Januari 2013 - 23:30 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi/dok
WONOSARI—Tidak ada tindaklanjut penanganan kasus dugaan tindak pemerasan oleh anggota DPRD Gunungkidul ke petugas TPR Pulegundes Tepus Polres menuai kritik dari LSM Perhutani.
Koordinator Perhutani Nunung Nurcahyo menyesalkan langkah Polres yang terkesan menganggap kasus itu bukan sebagai masalah penting yang harus diungkap. “Perbuatan diduga dilakukan anggata DPRD itu mengarah pada kasus pidana murni. Pemerasan itu bukan termasuk delik aduan yang harus menunggu laporan korban,” kata Nunung Nurcahyu kepada Harian Jogja, Kamis (10/1/2013).
Menurut Nunung sikap diam Polres Gunungkidul dipandang justru menjadi preseden buruk penegakan hukum. Tidak adanya langkah nyata penegak hukum mengundang kecurigaan penegakan hukum belum berpihak bagi masyarakat kecil. “Terlebih ini diduga dilakukan pejabat lembaga DPRD. Tidak ada alasan untuk tidak diproses hukum,” papar Nunung.
Perhutani Gunungkidul telah memenuhui permintaan Badan Kehormatan (BK) mengadukan perkara dugaan pemerasan oknum anggota DPRD secara tertulis. Perhutani telah menyampaikan uraian kronologis dugaan pemerasan anggota dewan yang mendatangi petugas TPR membawa nama anggota komisi A DPRD.
Sebelumnya, Kapolres Gunungkidul AKBP Ihsan Amin kepada Harian Jogja mengatakan pihaknya masih menunggu laporan korban. “Sampai kemarin kami belum menerima laporan atas dugaan pemerasan anggota DPRD Gunungkidul,” singkatnya.