Semarangpos.com, SALATIGA — Pasangan calon (Paslon) wali kota dan calon wakil wali kota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Salatiga 2017 dari PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Rudianto-Dance Iskak Palit (Rudal) mempertanyakan predikat Salatiga sebagai Kota Inklusif.
Promosi 12 Pemain BRI Liga 1 Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
Pertanyaan itu disampaikan Rudal dalam acara Debat Pilkada Salatiga 2017 yang berlangsung di Hotel Laras Asri, Salatiga, Sabtu (11/2/2017). Paslon Rudal mempertanyakan predikat Salatiga sebagai Kota Inklusif menyusul masih minimnya fasilitas bagi penyandang kebutuhan khusus atau difabel di berbagai instansi publik.
"Saya heran kok bisa Salatiga jadi Kota Inklusif, padahal masih banyak instansi publik di kota ini yang belum memfasilitasi kaum difabel. Akses difabel masih terbatas," ujar calon wakil wali kota PDIP dan PKB itu dalam Debat Pilkada Salatiga.
Dance menyebut selama kepemimpinan Yuliyanto dan Muh. Haris lima tahun terakhir, kaum difabel di Kota Salatiga tidak terlayani secara maksimal. Terbukti para penyandang disabilitas masih banyak yang mengeluhkan minimnya akses jalan ke kantor-kantor pelayanan publik.
Padahal menurut Dance kaum difabel di Kota Salatiga memiliki potensi yang cukup tinggi dalam mengangkat nama kota tersebut di tingkat nasional. Hal itu terbukti dalam raihan paralimpian Salatiga yang mampu meraih posisi runner up pada Perparprov 2013.
"Dengan tidak diberikannya akses bagi difabel akan membuat mereka merasa terkucilkan. Padahal, kepercayaan diri itu adalah kunci dari prestasi," imbuh Dance.
Menanggapi pertanyaan Dance itu, Calon Wali Kota Salatiga dari Koalisi Hati Beriman, Yuliyanto, mengaku selama masa pemerintahannya bersama Muh Haris lima tahun terakhir, fasilitas bagi kaum difabel memang kurang terpenuhi. "Namun ke depan, jika kami diizinkan untuk memimpin Kota Salatiga lagi, kekurangan-kekurangan semacam ini akan kami perbaiki," beber Yuliyanto.
Tanggapan terkait minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas ini muncul dalam Debat Pilkada Salatiga yang menghadirkan pakar hukum dan politik dari Unisbank Semarang, M. Fajar Saka, sebagai moderator. Tanggapan itu muncul menyusul pertanyaan yang diajukan salah seorang penyandang disabilitas di Salatiga yang merasa kesulitan dalam mendapat akses di instansi-instansi baik milik pemerintah maupun swasta.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya